Sebelum membahas lebih jauh ihwal peran masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, mari kita pahami dulu apa pengertian kebijakan publik itu?. Secara etimologi, kebijakan publik berasal dari dua kata yakni kebijakan yang mempunyai arti “kebijaksanaan atau pedoman” dan publik yang berarti “umum”.
Gambar. Peran serta masyarakat dalam kebijakan publik sanggup diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari contohnya memasuki kompleks pariwisata dengan membayar karcis (Foto: siswa team)
Jadi apa pengertian kebijakan publik itu?
Secara sederhana kita sanggup memaknai bahwa kebijakan publik merupakan anutan atau budi yang diberlakukan untuk umum. Misalnya dikala kita rapat dalam sebuah organisasi kemudian diputuskanlah sebuah hasil rapat. Nah, keputusan hasil rapat inilah yang dinamakan sebagai kebijakan publik. Publik disini maksudnya yaitu semua anggota yang terikat dalam organisasi tersebut dimana semua anggota wajib untuk memberi dukungan, patuh dan ikut melaksanakan hasil rapat. Dalam ruang lingkup yang lebih besar, contohnya negara. Jika yang melaksanakan rapat yaitu pemerintahan resmi di suatu negara, maka warga negaralah yang merupakan anggota (yang) terikat terhadap hasil rapat pemerintah (kebijakan publik).
Lukman (2009) dalam bukunya menjelaskan bahwa beberapa andal memperlihatkan definisi kebijakan publik. Apa sajakah definisi kebijakan publik ini? simak berikut ini.
a. Dye beropini bahwa kebijakan publik merupakan apapun yang pemerintah pilih untuk melaksanakan atau tidak melakukan.
b. Kartasasmita beropini bahwa kebijakan publik merupakan upaya untuk memahami dan meng artikan (1) apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkannya dan (3) apa pengaruhnya.
c. Edwar III beropini bahwa kebijakan publik merupakan apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau yang tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serang kaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah.
d. Anderson beropini bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan duduk kasus tertentu.
Dalam negara kesatuan republik Indonesia, kebijakan publik mencakup dua macam yakni kebijakan tertulis dan kebijakan tidak tertulis. Kebijakan tertulis contohnya undang-undang, kegiatan pemerintah, perjanjian yang dilakukan presiden dengan negara lain, peraturan desa, peraturan sekolah, peraturan perusahaan dan sebagainya. Sedangkan kebijakan tidak tertulis contohnya peraturan yang menyangkut adat atau sopan santun (berjabat tangang memakai asisten dsb).
Lalu apa tugas masyarakat dalam perumusan kebijakan publik ini?
Peran masyarakat dalam perumusan kebijakan publik ini sanggup berupa keikutsertaan dalam perencanaan, pembahasan, penilaian serta pengambilan keputusan. MS. Faridi (2009) mengemukakan dalam hal ini, kita sanggup melakukannya melalui beberapa cara sebagai berikut:
1. Menyampaikan secara pribadi terkait saran, kritik, tawaran atau saran kepada wakil permerintahan di daerah.
2. Menyampaikan ilham di media masa, contohnya surat kabar, jejaring sosial, blog dan sebagainya. Biasanya ilham ini disampaikan dalam rubrik opini.
3. Ikut berkomentar dalam kegiatan di forum-forum contohnya kegiatan diskusi yang ditayangkan di televisi atau radio.
4. Menyampaikan pendapat melalui seminar atau lokakarya yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, lembaga pendidikan atau lembaga kemasyarakatan.
5. Bergabung dalam lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Pada umumnya, disebuah LSM akan dibuat perwakilan yang nantinya sanggup diutus untuk melaksanakan tawaran secara resmi ke pemerintah.
6. Melakukan agresi demontrasi secara benar, baik dan beretika. Dengan demonstrasi, kita sanggup menarik perhatian masyarakat maupun pemerintah untuk menanggapi tuntutan masyarakat.
7. Melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang berafiliasi dengan kebijakan pemerintah kemudian hasil tersebut dikemukakan kepada pemerintah.
Apa manfaat tugas masyarakat dalam perumusan kebijakan publik ini?
Peran masyarakat dalam perumusan kebijakan publik ini akan mempunyai berbagai manfaat. Lukman (2009) menjelaskan bahwa manfaat ini antara lain sebagai berikut:
1. Terbentuknya masyarakat yang sadar hukum,
2. Terbentuknya masyarakat yang sadar politik,
3. Terbentuknya masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia,
4. Suksesnya pembangunan nasional.
Bagaimana bila tugas masyarakat dalam perumusan kebijakan publik tidak ada sama sekali?
Peran masyarakat dalam perumusan kebijakan publik sangatlah penting alasannya yaitu di negara Indonesia, kedaulatan tertingginya berada di tangan rakyat. Bisa dibayangkan, bila pemegang kedaulatan negara saja tidak ikut berperan, maka dipastikan harapan serta tujuan bersama dalam pendirian negara ini akan sulit tercapai. Yang lebih berbahayanya lagi, hal ini sanggup berakibat dikuasainya pemerintahan oleh para cecunguk alasannya yaitu para pemangku jabatan merasa tidak diawasi lagi oleh rakyat sehingga kebijakan publik sangat gampang diselewengkan. Contoh penyelewengan yang terjadi yaitu masalah korupsi (Baca juga: Korupsi di Indonesia).
[color-box]Faridy, MS.2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Pekanbaru: PT. Sutra Benta Perkasa.
Nurdiaman, AA.2009. Pendidikan Kewarganegaraan 3: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kelas IX SMP /Madrasah Tsanawiyah. Bandung: PT. Pribumi Mekar.
Surya Saputra, Lukman.2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT. Setia Purna Inves.[/color-box]
Sumber https://www.siswapedia.com