Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaru Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019
Pengukuran Indeks Profesionalitas yaitu suatu instrumen yang dipakai untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang karenanya sanggup dipakai sebagai dasar penilaian dan penilaian dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.Untuk melaksanakan pengukuran indeks profesionalitas tersebut maka dipandang perlu bagi Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk untuk menciptakan Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Berikut yaitu kutipan dari pedoman tersebut. Sebagai catatan, link atau tautan berkas peraturan sanggup diunduh pada final goresan pena ini.
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2018 perihal Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara perlu memutuskan Peraturan Badan Kepegawaian Negara perihal Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 perihal Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 perihal Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 perihal Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1226);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 perihal Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31
Tahun 2015 perihal Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 perihal Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1282);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN TATA CARA DAN PELAKSANAAN PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN yaitu profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi kiprah dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi kiprah negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan kiprah pemerintah.
5. Instansi Pusat yaitu kementerian, forum pemerintah nonkementerian, kesekretaritan forum negara, dan kesekretariatan forum nonstruktural.
6. Instansi Daerah yaitu perangkat kawasan provinsi dan perangkat kawasan kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat parlemen daerah, dinas daerah, dan forum teknis daerah.
7. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN yaitu forum pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan administrasi ASN secara nasional.
8. Pengukuran yaitu acara yang dilakukan untuk mengukur sesuatu dengan membandingkannya dengan ukuran tertentu dan lebih bersifat kuantitatif.
9. Profesi yaitu suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut tingkat pengetahuan, keahlian atau keterampilan dan sikap sikap tertentu dari para anggota atau pelaku.
10. Profesionalitas yaitu kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk sanggup melaksanakan tugas-pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan.
11. Indeks yaitu suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sekumpulan variabel yang berafiliasi satu sama lain, baik pada waktu atau tempat yang sama atau berlainan.
12. Pengukuran Indeks Profesionalitas yaitu suatu instrumen yang dipakai untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang karenanya sanggup dipakai sebagai dasar penilaian dan penilaian dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.
13. Standar Profesionalitas ASN yaitu kriteria yang dipakai untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang meliputi dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.
14. Instrumen Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu bahan, alat, dan cara yang akan dipakai untuk mendapat data indeks professional berupa identitas pegawai, dimensi, dan deskripsi indikator berikut tata cara pengisiannya.
15. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP yaitu satuan waktu pembelajaran yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
16. Unit Pengelola Kepegawaian yaitu unit kerja yang mempunyai kiprah dan kewenangan di bidang pengelolaan kepegawaian.
BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT
Pasal 2
(1) Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan instansi masing-masing.
(2) Peraturan Badan ini bertujuan semoga terdapat standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.
Pasal 3
(1) Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menghasilkan peta tingkat Profesionalitas ASN berdasarkan standar Profesionalitas tertentu yang bermanfaat paling sedikit bagi 3 (tiga) pihak meliputi:
a. Pegawai ASN;
b. Instansi Pemerintah; dan c. Masyarakat.
(2) Pemanfaatan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad a sanggup dipakai sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN.
(3) Pemanfaatan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bagi instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad b sanggup dipakai sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional.
(4) Pemanfaatan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad c sanggup dipakai sebagai instrumen kontrol sosial semoga Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.
BAB III
TARGET, PELAKSANA, DAN PRINSIP PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN
Pasal 4
(1) Target Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu seluruh Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
(2) Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan di seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Pegawai ASN pada masing-masing instansi.
(3) Kebijakan umum dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, sedangkan tata cara dan pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh BKN.
Pasal 5
(1) Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
a. Koheren;
Kriteria yang dipakai sebagai standar Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bersumber dari sistem merit.
b. Kelayakan;
Standar Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan data objektif atau data riil yang menempel secara individual pada setiap pegawai ASN.
c. Akuntabel;
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sanggup dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya.
d. Dapat ditiru; dan
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sanggup ditiru dan dibandingkan sesuai periode waktu dan lokus pengukurannya.
e. Multi-Dimensional.
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari beberapa dimensi.
(2) Dalam hal diharapkan pengembangan model Indeks Profesionalitas ASN, sanggup dilakukan penyempurnaan terhadap dimensi sesuai dengan kebutuhan.
BAB IV STANDAR DAN DIMENSI PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN
Pasal 6
(1) Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin.
(2) Setiap dimensi dalam Standar Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN.
Pasal 7
(1) Dimensi Kualifikasi dipakai untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi hingga jenjang paling rendah.
(2) Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.
(3) Indikator yang dipakai yaitu jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi:
a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
f. Di bawah SLTA.
(4) Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaiannya sebagai berikut:
a. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-3 (Strata Tiga);
b. Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-2 (Strata Dua);
c. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
d. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-III (Diploma Tiga);
e. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
f. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan di bawah SLTA.
Pasal 8
(1) Dimensi Kompetensi dipakai untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan mempunyai kesesuaian dalam pelaksanaan kiprah jabatan.
(2) Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.
(3) Indikator yang dipakai yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:
a. Diklat Kepemimpinan;
b. Diklat Fungsional;
c. Diklat Teknis; dan
d. Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.
(4) Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya sebagai berikut:
a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan training kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan
b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan training kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.
(5) Instrumen Pengukuran pada diklat fungsional bobot penilaiannya sebagai berikut:
a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan training fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan
b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan training fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.
(6) Instrumen Pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP dengan bobot penilaian sebagai berikut: a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan training teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung kiprah dan fungsi jabatannya;
b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan training teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung kiprah dan fungsi jabatannya;
c. Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan training teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung kiprah jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
d. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan training teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung kiprah jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(7) Instrumen Pengukuran pada seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya dengan bobot penilaian sebagai berikut:
a. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
c. Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
d. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(8) Keikutsertaan dalam seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya tersebut dibuktikan dengan sertifikat/surat kiprah dan sejenisnya.
Pasal 9
(1) Dimensi Kinerja dipakai untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta sikap PNS.
(2) Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.
(3) Indikator yang dipakai yaitu riwayat hasil penilaian kinerja yang meliputi sebagai berikut:
a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku Kerja Pegawai (PKP).
(4) Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:
a. Bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang mempunyai nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) hingga dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
b. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang mempunyai nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) hingga dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
c. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang mempunyai nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) hingga dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;
d. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang mempunyai nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) hingga dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
e. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang mempunyai nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Pasal 10
(1) Dimensi Disiplin dipakai untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat eksekusi yang pernah diterima PNS.
(2) Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.
(3) Indikator yang dipakai yaitu data/informasi mengenai eksekusi disiplin yang pernah diterima yang mencakup: a. Hukuman disiplin ringan;
b. Hukuman disiplin sedang; dan c. Hukuman disiplin berat.
(4) Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:
a. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang mempunyai riwayat tidak pernah dijatuhi eksekusi disiplin;
b. Bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang mempunyai riwayat dijatuhi eksekusi disiplin tingkat ringan;
c. Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang mempunyai riwayat dijatuhi eksekusi disiplin tingkat sedang; dan
d. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang mempunyai riwayat dijatuhi eksekusi disiplin tingkat berat.
(5) Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
BAB V
FORMULA, KATEGORI, DAN HASIL
Pasal 11
(1) Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing balasan indikator.
(2) Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 12
(1) Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibentuk dalam rentang nilai sebagai berikut:
a. 91 – 100;
b. 81 – 90;
c. 71 – 80;
d. 61 – 70; dan
e. 60 ke bawah.
(2) Sebutan tingkat Profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. Sangat Tinggi yang mempunyai rentang nilai antara 91– 100;
b. Tinggi yang mempunyai rentang nilai antara 81–90;
c. Sedang yang mempunyai rentang nilai antara 71–80;
d. Rendah yang mempunyai rentang nilai antara 61–70;
dan
e. Sangat Rendah yang mempunyai rentang nilai 60 ke bawah.
Pasal 13
Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menggambarkan:
a. Indeks Profesionalitas ASN Nasional;
b. Indeks Profesionalitas ASN Instansi Pusat dan Instansi Daerah; dan
c. Indeks Profesionalitas ASN kelompok jabatan.
BAB VI
TAHAP PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN
Pasal 14
Tahap Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:
a. Persiapan;
b. Pelaksanaan;
c. Pengolahan;
d. Pelaporan; dan
e. Tata Cara Pengisian.
Pasal 15
(1) Unit kerja yang menangani bidang kepegawaian pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah sanggup membentuk tim Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN hingga pada unit pengelola kepegawaian terkecil pada setiap satuan kerja masing-masing untuk kelancaran Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
(2) Tim atau Pengelola Kepegawaian Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengumpulkan bahan, menginventarisir seluruh dokumen yang berkaitan dengan bukti fisik, menginput, memverifikasi dan memvalidasi data serta menciptakan laporan secara hirarki.
Pasal 16
(1) Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara bersiklus setiap tahun.
(2) Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penginputan data pada aplikasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang telah disediakan.
Pasal 17
Tahap pengolahan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari:
a. Melakukan penjabaran data Indeks Profesionalitas berdasarkan dimensi yang telah ditetapkan;
b. Melakukan validasi data Indeks berdasarkan penjabaran jabatan dan unit kerja; dan
c. Menetapkan hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN Instansi masing-masing.
Pasal 18
(1) Setiap unit pengelola kepegawaian menyusun laporan dan memberikan secara hirarki.
(2) Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui BKN disertai surat pernyataan telah melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang ditandatangani paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian untuk menyatakan bahwa data yang diisikan valid, lengkap, dan terkini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 19
(1) Pengisian Indeks Profesionalitas dilakukan oleh ASN
yang bersangkutan atau oleh unit pengelola kepegawaian. (2) Pengisian identitas diri terdiri dari Nama, NIP, Jabatan,
dan Unit Kerja.
(3) Pengisian data sesuai dimensi Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan data yang dimiliki ASN yang bersangkutan pada format isian yang disediakan secara manual maupun elektronik.
(4) Formulir Indeks Profesionalitas yang sanggup diisi oleh ASN dibentuk berdasarkan pola sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(5) Tata cara pengisian Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan pola sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
BAB VII
SUMBER DATA, APLIKASI, DAN EVALUASI PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN
Pasal 20
Data Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sanggup diperoleh dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, Data Pendaftaran Ulang PNS, data yang terhimpun pada unit pengelola kepegawaian dan Pegawai ASN yang bersangkutan.
Pasal 21
(1) Setiap instansi wajib melaksanakan penilaian untuk melaksanakan pengembangan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.
(2) Evaluasi secara nasional dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 22
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2019
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BIMA HARIA WIBISANA Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 556
Selengkapnya, Download Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tautan berikut:
Download Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Sumber http://www.informasiguru.com