Surat Edaran No 3542 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No 4 Tahun 2019 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Kementerian Agama
SURAT EDARAN NOMOR 3542 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PADA KEMENTERIAN AGAMA
Menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama/ PMA Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 perihal Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Kementerian Agama, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
A. UKPBJ Kementerian
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi segera mengusulkan 1 (satu) orang calon koordinator wilayah dan pokja pemilihan kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan sebagai koordinator wilayah dan pokja pemilihan pada UKPBJ Kementerian melalui alamat email ukpbi@kemenag.go.id, paling lambat tanggal 30 April 2019.
2. Jumlah calon pokja pemilihan yang diusulkan, diadaptasi dengan kebutuhan pada masingmasing wilayah.
3. Pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa) atau Aparatur Sipil Negara yang mempunyai akta jago pengadaan barang/jasa (dibuktikan dengan akta pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang).
4. Aparatur Sipil Negara yang mempunyai akta jago pengadaan barang/jasa diluar Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa, sanggup ditetapkan sebagai pokja pemilihan hingga dengan 31 Desember 2020 (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pasal 88 aksara a.)
5. Kriteria Koordinator Wilayah pada Kementerian Agama Provinsi, minimal eselon IV yang melakukan kiprah dan fungsi kesekretariatan (diutamakan yang mempunyai akta jago pengadaan barang/jasa) atau Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
6. PPK pada satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kementerian Agama Kab./Kota, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, UPT Asrama Haji Embarkasi, Madrasah Negeri dan Satuan Pendidikan Keagamaan Negeri pada masing-masing wilayah mengusulkan permohonan pelaksanaan tender/seleksi kepada Kepala UKPBJ Kementerian melalui Koordinator Wilayah masingmasing.
7. Koordinator Wilayah mengusulkan pokja pemilihan kepada Kepala UKPBJ Kementerian untuk setiap paket pengadaan barang/jasa, paling lambat 2 (dua) hari kerja sehabis mendapatkan surat permohonan pelaksanaan tender/ seleksi dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 6.
8. Pokja pemilihan yang diusulkan oleh Koordinator Wilayah merupakan personel pokja pemilihan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dan berjumlah gasal
9. Surat anjuran pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 7, dikirim melalui alamat email ukpbj@kemenag.go.id, disertai info pembebanan anggaran (satuan kerja, nomor DIPA, tanggal DIPA, dan besaran honorarium pokja pemilihan yang diusulkan) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Kepala UKPBJ Kementerian menerbitkan Surat Keputusan pokja pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sehabis mendapatkan anjuran dari Koordinator Wilayah.
11. Personel organ UKPBJ Kementerian sanggup diberikan honorarium per bulan dari anggaran ex honorarium perangkat ULP, yang dibebankan pada DIPA satuan kerja masingmasing sesuai peraturan yang berlaku.
12. Personel organ UKPBJ Kementerian meliputi: Kepala UKPBJ, Sekretaris, Koordinator Wilayah, pelaksana manajemen dan kerumahtanggaan, pelaksana perencanaan dan pelaksana aturan dan sanggah banding.
13. Surat Keputusan KPA perihal Penetapan Pejabat Pengadaan harus ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala UKPBJ Kementerian dengan alamat email ukpbj@kemenag.go.id
B. UKPBJ PTKN
1. Pimpinan Perguruan Tinggi KeagamaanNegeri (PTKN) segera memutuskan personel organ UKPBJ PTKN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 aksara b Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2019 perihal Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Kementerian Agama.
2. Personel organ UKBPJ PTKN sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan melalui keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masingmasing dan ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal melalui alamat email ukpbj@kemenag.go.id.
3. Setiap Surat Keputusan Kepala UKPBJ PTKN perihal penetapan pokja pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 11 aksara f Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2019 perihal Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Kementerian Agama, wajib ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala UKPBJ Kementerian dengan alamat email ukpbj@kemenag.go.id.
4. Surat Keputusan KPA perihal Penetapan Pejabat Pengadaan harus ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala UKPBJ Kementerian dengan alamat email ukpbj@kemenag.go.id.
5. Personel organ UKPBJ PTKN sanggup diberikan honorarium per bulan dari anggaran ex honorarium perangkat ULP, yang dibebankan pada DIPA satuan kerja masing masing sesuai peraturan yang berlaku.
6. Personel organ UKPBJ PTKN meliputi: Kepala UKPBJ, Sekretaris, pelaksana manajemen dan kerumahtanggaan, pelaksana perencanaan, dan pelaksana aturan dan sanggah banding.
Berikut yaitu tautan untuk mengunduh/ mend0wnl0ad SE Nomor 3542 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan PMA Nomor 4 Tahun 2019:
Download Surat Edaran/ SE No 3542 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama/ PMA No 4 Tahun 2019 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Kementerian Agama
Baca Juga
Dipersilahkan untuk mendonwload file tersebut pada tautan yang telah disediakan biar mendapatkan info yang lengkap dan utuh.
Sekian goresan pena yang berjudul: