IDENTITAS BUKU
| Judul Buku | : | Foundations of Education |
| Penulis | : | By Allan C. Ornstein, Daniel U. Levine, Gerry Gutek, David E. Vocke |
| Bagian 3 | : | Political, Ekonomic and Legal Foundations (politik, ekonomi, dan sekolah negeri) |
| Bab 7 | : | Governing and Administering Public education (Tata kelola dan Administrasi Pendidikan Umum) |
| Halaman | : | 196 – 219 |
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya kami sanggup menuntaskan makalah berjudul “Laporan Book Report Governing And Administering Public Education”. Penulisan makalah ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu mata kuliah Landasan Pedagogik .
Dalam penyusunan makalah ini, penulis dibantu oleh beberapa pihak yang ikut mengatakan kritik dan saran selama proses penyusunan. Oleh lantaran itu, kami mengucapkan terima kasih kepada:
1. Prof. . Dr. H. Abin Syamsuddin Makmun, M.A dan Dr. Aan Listiana, M.Pd. yang telah mengatakan bimbingan selama proses penyusunan berlangsung.
2. Rekan-rekan yang juga mengatakan semangat pada dikala penyusunan serta atas kritik dan saran yang diberikan.
3. Semua pihak yang tidak sanggup kami sebutkan satu per satu yang juga membantu selama proses penyusunan makalah ini.
Penulis menyadari bahwa makalah ini bukanlah karya yang tepat lantaran masih banyak kekurangan baik dari segi klarifikasi pembahasan maupun dari sistematika dan teknik penulisannya.Oleh lantaran itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan makalah ini. Akhirnya makalah ini sanggup mengatakan manfaat bagi penulis dan bagi pembaca.Amin.
Bandung, Februari 2017
Tim Penulis
DAFTARA ISI
Halaman
| | IDENTITAS BUKU ………………………………………….…………………. | i |
| | KATA PENGANTAR ………………………………………………………….. | ii |
| | DAFTAR ISI ……………………………………………………..…………….. | iii |
| BAB I | PENDAHULUAN ……………………………………………………………… | 1 |
| | A. Latar Belakang ……………………………………………………………… | 1 |
| | B. Rumusan Masalah ……………………………………………………………. | 2 |
| | C. Tujuan Penulisan ……………………………………………………………. | 2 |
| | D. Deskripsi buku ……………………………………………………………. | 2 |
| BAB II | INTISARI POKOK BAHASAN …………………………………………………… | 3 |
| | Tata kelola dan Administrasi Pendidikan Umum ………………………………… | 4 |
| | · Pemerintahan Lokal …………………..……………………….…………….. | 4 |
| | · Pemerintahan Menengah (intermediate Units) ………..………………….… | 14 |
| | · Pemerintahan Negara Bagian ……………………………..….……..……….. | 14 |
| | · Pemerintahan Federal …………………………….……….………………… | 17 |
| BAB III | PEMBAHASAN ……………………………………………………..………….. | 21 |
| | Perbandingan Tata Kelola Dan Administrasi Pemeri/ntahan Amerika Serikat dan Indonesia ……………………………………………………………..…… | 21 |
| | · Politik Pendidikan ……………………………………………….…..…..…… | 21 |
| | · Tujuan Pendidikan ……………………………………………….……...…… | 23 |
| | · Manajemen Pendidikan AS ………………………….…………………..…… | 24 |
| | · Pendanaan Pendidikan di Amerika Serikat dan Indonesia ……………...…… | 27 |
| | · Struktur pendidikan di Amerika Serikat dan Indonesia ………………....…… | 28 |
| | · Kurikulum dan Metodologi Pengajaran ……………………..………..……… | 29 |
| | · Isu-isu Pendidikan ……………………………………………………………. | 30 |
| | · Perbandingan Kebijakan Pendidikan di Amerika dan Indonesia ………….. | 31 |
| | · Analisis Pemerintahan dan Administrasi Pendidikan di Amerika Serikat dan Indonesia ………………………………………………………….................. | 33 |
| BAB IV | SIMPULAN, dan SARAN ……………..……………………….……………….. | 37 |
| | DAFTAR REFERENSI ………………………………………………………… | 41 |
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam UU No.20 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pendidikan ialah perjuangan sadar dan bersiklus untuk mewujudkan suasana berguru dan proses pembelajaran semoga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, budpekerti mulia, serta keterampilan yang diharapkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Sistem pendidikan pada setiap negara tentu saja tidak sama, pendidikan diselenggarakan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dalam UU no. 20 tahun 2003 pasal 11 disebutkan Pemerintah dan Pemda wajib mengatakan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
Berbeda dengan sistem pendidikan di indonesia, Karakteristik utama sistem pendidikan di Amerika Serikat ialah sangat menonjolnya desentralisasi. Pemerintah Federal Amerika Serikat tidak punya mandat untuk mengontrol atau mengadakan pendidikan untuk masyarakat. Adapun ketentuan dan aturan Pemerintah Federal mengenai kelompok-kelompok minoritas rasial dan orang-orang cacat. Pemerintah juga mendukung penelitian pendidikan. Tetapi Amerika Serikat tidak mempunyai sistem pendidikan yang berpusat. Namun demikian, tidak berarti bahwa Pemerintah Federal tidak mengatakan arah dan imbas terhadap masalah pendidikan Pemerintah Federal juga ikut menghilangkan sistem sekolah yang memisahkan sekolah berdasarkan ras, khususnya antara orang kulit hitan dan kulit putih. Pemerintah Federal menyamakan alokasi pendanaan sekolah, menyediakan saluran pendidikan bagi orang miskin dan orang cacat.Bangsa Amerika terdiri dari bangsa-bangsa emigran dari banyak sekali daerah dunia, terutama dari daerah Eropa sebagai cuilan dominannya. Imigrasi bau tanah berasal dari Eropa Utara dan Barat ibarat Inggris, Scotlandia, Prancis, Belanda, Jerman dan sebagainya yang kemudian diikuti oleh imigrasi yang muda berasal dari Eropa Selatan dan timur ibarat Italia, Rusia, Polandia, Austria, Hongaria dan lain sebagainya. Setiap bangsa membawa kepercayaan, budbahasa istiadat, bahasa dan segi-segi kebudayaannya masing-masing ke Amerika sehingga Amerika menjadi periuk peleburan bagi segala jenis kebudayaan orisinil dan pendatang dari benua hitam Afrika. Itulah yang membentuk kebudayaan Amerika sekarang.
| |
| 1 |
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam makalah ini ialah berikut ini:
1. Bagaimana Pemerintahan dan manajemen sekolah negeri di Amerika Serikat berdasarkan buku “Political, Ekonomic and Legal Foundations” ?
2. Bagaimana sistem pendidikan di Amerika Serikat Saat ini ?
3. Bagaimana perbandingan Pemerintahan dan manajemen sekolah negeri di Amerika Serikat dengan Negar Indonesia ?
C. Tujuan Penulisan
Sejalan dengan rumusan masalah di atas, makalah ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan :
1. Pemerintahan dan manajemen sekolah negeri di Amerika Serikat berdasarkan buku “Political, Ekonomic and Legal Foundations”
2. Sistem pendidikan di Amerika Serikat Saat ini
3. Perbandingan Pemerintahan dan manajemen sekolah negeri di Amerika Serikat dengan Negar Indonesia
D. Deskripsi Buku
Pada cuilan tiga ini membahas ihwal Yayasan Politik, Ekonomi dan Hukum yang terdiri dari tiga cuilan yaitu cuilan 7, cuilan 8 dan cuilan 9, namun kami akan membahas hanya pada cuilan 7 yaitu Pemerintahan dan Administrasi sekolah negeri dengan bahasan mengenai macam-macam level pemerintahan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pendidikan dengan rincian bahasan sebagai berikut :
A. Pemerintahan Dan Administrasi Sekolah Negeri di AS yang membahas
1. Pemerintahan lokal yang di dalammya terdapat bahasan
a) Karakteristik dewan sekolah lokal,
b) Tanggung jawab dewan sekolah,
c) Pengawas sekolah dan staf kantor pusat,
d) Kepala sekolah dan sekolah,
e) Keterlibatan orang bau tanah dan masyarakat. Dalam keterlibatan orang bau tanah dan masyarakat membahas ihwal :
1) Partisipasi masyarakat,
2) Kontrol masyarakat,
3) Pendidikan masyarakat,
f) Membahas ukuran sekolah dan sekolah distrik
g) Konsolidasi.
2. Membahas unit intermediate atau regional educational service agency (resa),
3. Tanggung jawab dan kegiatan negara cuilan membahas
a) Gubernur dan DPR negara bagian,
b) Dewan pendidikan negara bagian,
c) Departemen pendidikan negara bagian,
d) Kepalasekolahnegara bagian. Dalan
4. Peran pemerintahan federal dalam pendidikan membahas
a) Badan pendidikan federal,
b) Departemen pendidikan amerika serikat,
c) Kembalinya tanggung jawab pemerintahan federal. Dalam cuilan
d) Sekolah swasta
Sebagai tambahan dan materi perbandingan pemerintahan dan manajemen dalam laporan ini kami membahas ihwal :
B. Perbandingan antara Pemerintahan dan Administrasi Sekolah Negeri di Amerika Serikat dan di Indonesia dikala ini mebahas :
1. Politik Pendidikan Amerika Serikat dan Indonesia
2. Tujuan Pendidikan Amerika Serikat dan Indonesia
3. Manjemen Pendidikan Amerika Serikat dan Indonesia
4. Pendanaan Pendidikan Amerika Serikat dan Indonesia
5. Struktur Pendidikan Amerika Serikat dan Indonesia
6. Kurikulum Dan Metodologi Pengajaran dan Indonesia
7. Isu-Isu Pendidikan Amerika Serikat dan Indonesia
BAB II
INTISARI POKOK BAHASAN
TATA KELOLA DAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN UMUM
Pemerintahan Amerika Serikat mempunyai empat level yaitu pemerintahan lokal, intermediate, negara cuilan dan Federal. Amerika Serikat tidak mempunyai sistem pendidikan nasional yang terpusat ibarat di Britania Raya, Prancis atau Jepang. Amerika Serikat mempunyai 250 sistem pendidikan Negara cuilan yang berbeda, konstitusi AS pada Amendemen ke-10 menyatakan pemerintahan Federal tidak boleh menjalankan kekuasaan apapun yang tidak didelegasikan kepada Pemerintah Federal oleh negara bagian. Amandemen menjadi dasar desentralisasi sekolah negeri.
1. PEMERINTAHAN LOKAL
a) Karakteristik dewan sekolah lokal,
· Dewan sekolah mempunyai hak prerogatif meskipun hanya mengumpulkan uang pajak
· Menjalankan kekuasaan atas personel dan properti sekolah dengan urusan kurikulum dan kebijakan mengenai siswa
· Dua standar metode pemilihan anggota dewan diatur oleh aturan negara bagian. Yaitu pemilihan dan penunjukkan. Pemilihan dianggap sanggup menciptakan akuntabilitas kepada publik menjadi lebih besar, dan penunjukkan lebih mengarah pada kompetensi yang lebih besar dan minimalisasi politik.
· Beberapa negara cuilan menentukan jumlah standar anggota dewan, dan negara cuilan lainnya menentukan rentang jumlah anggota dewan yang diperbolehkan.
· Survey nasional mengenai keragaman anggota dewan sekolah untuk memperhatikan keragaman masyarakat yang dilayani
Berikut ialah data yang terlihat pada Gambar 1.
a) Survey nasional terbaru memperlihatkan bahwa perempuan di dewan sekolah meningkat dari sekitar 33% pada tahun 1981 dan menjadi 40% pada tahun 2002.
b) Perwakilan minoritas mengalami sedikit peningkatan pada periode yang sama, dari 8.5% menjadi 14%, tetapi terus tertinggal dibandingkan peningkatan jumlah siswa minoritas pada sekolah negeri di Amerika Serikat (43% pada tahun 2005).
c)
| |
| 4 |
· Anggota dewan sekolah cenderung berusia lebih bau tanah dibandingkan masyarakat umum (54% anggota berusia lebih dari 50 tahun), lebih berpendidikan (67% mempunyai pengalaman kuliah lebih dari 4 tahun) dan lebih sejahtera (memiliki pendapatan $75.000 per tahun).
· Mereka cenderung menjadi seorang professional atau pebisnis (45%). Hampir sebanyak 96% anggota dewan ialah orang bau tanah dan 48% mempunyai anak yang terdaftar di sekolah. Sebagai orang tua, sebanyak 13% anggota dewan menyatakan bahwa anaknya tidak bersekolah di sekolah negeri. Beberapa distrik sekolah mengharuskan anggota dewan untuk mempunyai anak usia sekolah yang bersekolah di tempat tersebut, sedangkan distrik yang lain membolehkan anak anggota dewan bersekolah di tempat lain.
· Faktor usia dan sosial ekononomi mensugesti pandangan politik anggota dewan. Sebanyak 36% anggota dewan memandang afililiasi politik sebagai konservatif dan 45% anggota dewan memandang afiliasi politik sebagai sesuatu yang moderate, dan 16% memandangnya sebagai sesuatu yang liberal. Pandangan politik anggota dewan secara umum mengatakan kontribusi terhadap penilaian mereka ihwal isu-isu mengenai sekolah di distrik mereka.
· Dewan sekolah menggelar tiga jenis pertemuan: reguler, khusus dan eksekutif. Pertemuan regular dan khusus biasanya digelar terbuka untuk umum sanggup meningkatkan korelasi antara sekolah dan masyarakat dan memungkinkan orang bau tanah serta masyarakat untuk memahami masalah pendidikan yang harus diperhatikan. Pertemuan eksekutif biasanya tertutup untuk umum dan lebih bersifat personil, akuisisi properti atau masalah yang berafiliasi dengan individu siswa.
· Anggota dewan sekolah mengalami kesuitan dikala mendengarkan dan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan dari kelompok penasihat warga, komunitas bisnis, orang bau tanah pemerhati siswa khusus (seperti siswa penyandang cacat, jadwal berbakat dan bertalenta, disiplin sekolah, dan komite manajemen berbasis sekolah), asosiasi guru, dan politisi lokal dan negara. Sebab hal tersebut kunci dalam keputusan pendanaan dan prioritas yang lebih tinggi harus diutamakan dibanding yang lebh rendah namun keterbatasan dana seringkali menyulitkan dalam pengambilan keputusan
· Kualitas sekolah merupakan faktor yang penting dalam menentukan reputasi masyarakat, nilai properti dan kesediaan perusahaan untuk ditempatkan di dekatnya. Namun berdasarkan survey terbaru dari 66 pengawas sekolah, anggota dewan kini ini menjadi lebih politis dan juga mengalami perpecahan selama beberapa tahun terakhir. Anggota dewan yang gres lebih tertarik pada pandangan pemilih dibandingkan pendapat anggota dewan yang lain ataupun pendidik yang professional. Hal ini mengakibatkan pendidik dan masyarakat mempertanyakan bagaimana kualitas dari anggota dewan yang terpilih dan politisas kebijakan yang dibawa oleh anggota dewan.
· Anggota dewan sekolah membentuk satu kelompok besar dari wakil-wakil yang terpilih dalam suatu sistem pemerintahan negara bagian. Perlu diingat bahwa kiprah dewan ialah mengatur sekolah distrik lokal, bukan mengatur hal-hal kecil dalam sistem operasional sekolah sehari-hari.
b) Tanggung jawab dewan sekolah,
Secara keseluruhan, baik Administrasi maupun manajemen dewan sekolah Amerika Serikat mempunyai tanggung jawab anggaran sebesar US $526 miliar per tahun dan mempekerjakan lebih dari enam juta guru, administrator, dan staf pendukung (seperti pembimbing, pustakawan, dan perawat). Mereka merupakan pengusaha nasional terbesar. Anggota dewan sekolah akan menghabiskan lebih dari 20 jam per ahad untuk pekerjaan dewan sekolah. Anggota dewan harus adil dan sadar aturan ketika berhadapan dengan siswa, guru, administrator, orang tua, dan warga masyarakat lainnya.
Kekuasaan dan tanggung jawab dewan sekolah secara umum sanggup diklasifikasikan sebagai berikut:
1) Kebijakan (policy)
Dewan sekolah menentukan apa yang dilakukan di sekolah, siapa yang melaksanakan dan bagaimana hal tersebut dilakukan. Perubahan ke arah manajemen berbasis sekolah telah mengubah apa, siapa dan bagaimana memungkinkan keterlibatan guru, direktur sekolah dan orang bau tanah dalam operasional sekolah sehari-hari
2) Susunan kepegawaian (staffing)
Secara teknis, dewan bertanggung jawab untuk merekrut karyawan di seluruh distrik sekolah. Namun dalam prakteknya, dewan sekolah biasanya membatasi diri dalam merekrut dan menyeleksi pengawas sekolah dan staf dengan pangkat tinggi di kantor pusat. Keputusan untuk merekrut dan mempertahankan kepala sekolah dan guru biasanya didelegasikan oleh direktur distrik.
3) Relasi pegawai (employee relations)
Anggota dewan sekolah bertanggung jawab menangani korelasi pegawai, termasuk perundingan serikat guru. Distrik sekolah yang besar biasanya mengandalkan konsultan atau pengacara untuk bernegosiasi dengan guru, sedangkan distrik sekolah yang kecil sanggup memakai pengawas atau komite dewan sekolah
4) Anggaran (fiscal matter)
Dewan harus menjaga semoga distrik sekolah tertutupi hutangnya dan memaksimalkan pendapatan melalui pajak. Distrik sekolah biasanya mempunyai anggaran yang lebih besar dibandingkan aspek-aspek lainnya dalam pemerintahan lokal
5) Siswa (students)
Dewan membahas pertanyaan-pertanyaan seputar hak dan kewajiban siswa, persyaratan untuk promosi dan wisuda, kegiatan ekstrakurikuler dan kehadiran siswa.
6) Kurikulum dan asesmen (curriculum and assessment)
Dewan sekolah mengembangkan kurikulum, terutama yang berafiliasi dengan aturan federal dan negara bagian, juga menyetujui buku apa yang akan digunakan. Dewan juga harus melaksanakan dan melaporkan hasil penilaian kurikulum dan asesmen negara cuilan ibarat yang ditentukan oleh federal, contohnya No Child Left Behind Act
7) Hubungan masyarakat (community relation)
Dewan sekolah harus menanggapi tidak hanya kepada orang tua, tapi juga kepada anggota masyarakat lainnya.
8) Ketentuan Antarpemerintahan (intergovernmental requirements)
Lembaga Federal dan negara cuilan memutuskan ketentuan-ketentuan untuk sekolah lokal, dan dewan sekolah bertanggung jawab untuk memantau keterlaksanaan ketentuan tersebut. nggota Dewan mengatur sistem sekolah tanpa melanggar otoritas pengawas. Secara teoretis anggota tidak mempunyai otoritas kecuali selama pertemuan dewan dan sementara bertindak sebagai kelompok kolektif atau dewan. Secara politik, mereka juga harus bijaksana dalam mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kalau ada pihak yang meminta bantuan.
c) Pengawas sekolah dan staf kantor pusat,
Salah satu tanggung jawab dewan yang paling penting ialah untuk menunjuk seorang pengawas sekolah yang kompeten. Pengawas sekolah ialah kepala eksekutif dari sistem sekolah, sedangkan dewan ialah DPR pembuat kebijakan. Kadang-kadang,pengawas sekolah secara harfiah diartikan sebagai CEO. Meskipun sebagian besar pengawas ialah pendidik, dalam beberapa tahun terakhir distrik sekolah yang lebih besar, terutama di New York, telah mempekerjakan pekerja profesional sebagai pengawas.
Sama halnya dengan dewan sekolah, pengawas sekolah pun gagal untuk mencerminkan keragaman daerah yang dilayaninya. Sekarang ini, terdapat 78% pengawas pria, 22% pengawas perempuan (naik sebesar 6.6% pada tahun 1992)dan hanya 6% pengawas yang berasal dari kaum anggota minoritas.
Dewan sekolah yang terdiri dari orang yang bukan hebat dalam urusan sekolah bertanggung jawab untuk melihat apakah sekolah sudah dijalankan dengan sesuai atau belum oleh tenaga profesional. Dewan pendidikan sering mendelegasikan orang-orang tersebut berdasarkan wewenangnya untuk menjadi pengawas dan staf, khususnya di distrik yang lebih besar. kebijakan pengawas tetap tergantung pada persetujuan dewan.
Fungsi utama pengawas sekolah ialah
· Mengumpulkan dan menampilkan data-data semoga para dewan sekolah sanggup mengambil keputusan mengenai suatu kebijakan dengan cerdas.
· Memberikan saran kepada dewan sekolah dan tetap melibatkan anggota dewan untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah yang terjadi.
Dewan sekolah memberlakukan undang-undang atau menciptakan suatu kebijakan berdasarkan rekomendasi pengawas sekolah dan kalau perselisihan terjadi antara pengawas sekolah dan dewan sekolah, UU tidak berlaku.
Rata-rata masa jabatan pengawas ialah sekitar 5 tahun. Di kota-kota besar, biasanya masa jabatan pengawas lebih rendah, tidak lebih dari 2 tahun. Alasan terbanyak mengapa pengawas sekolah diberhentikan ialah lantaran komunikasi yang kurang baik dan juga perihal mengenai micromanagement (gangguan dalam manajemen sekolah) oleh dewan sekolah.
Selain mengatakan saran bagi dewan, pengawas sekolah masih mempunyai fungsi-fungsi lainnya, yaitu:
a. Manajemen tenaga profesional dan tenaga non guru (misalnya penjaga sekolah, pegawai kantin)
b. Kurikulum dan instruksi kepemimpinan
c. Manajemen administrasi, termasuk organisasi distrik, anggaran, perencanaan, dan mematuhi aba-aba yang sesuai dengan forum negara cuilan dan federal
Selain itu pengawas juga mengawasi kegiatan operasional di distrik sekolah dan berperan sebagai juru bicara
Pengawas sering mendapat tekanan dari masyrarakat, ibarat orang bau tanah yang tidak puas atau kelompok maryarakat yang terorganisir dengan agendanya (bersifat terbuka atau rahasia) dan mengatasi masalah dengan kemampuannya untuk menangani kelompok-kelompok tersebut. Hanya kepala sekolah yang sanggup menyeimbangkan tuntutan, harapan orang bau tanah dan kelompok masyarakat dengan kebutuhan siswa. Para hebat sepakat bahwa kunci keberhasilan sebagai pengawas ialah komunikasi dengan anggota dewan sekolah, kelompok masyarakat, guru, orang tua, serikat pekerja dan pejabat yang terkait.
Staf kantor pusat bertugas membantu pengawas sekolah. Sebuah distrik yang besar, yang terdiri dari 25.000 siswa, yang direpresentasikan hanya sekitar 1.9% dari sekolah distrik di Amerika Serikat mempunyai banyak tingkatan dalam hirarki staf yaitu : deputi pengawas, pengawas asosiasi, ajudan pengawas, direksi, kepala departemen, koordinator dan pengawas, masing-masing mempunyai kiprah yang berbeda untuk saling mendukung dalam keterlaksanaan suatu sistem. Distrik sekolah yang kecil biasanya mempunyai kantor pusat birokrasi. Para kritikus memandang birokrasi yang berlapis-lapis dari distrik sekolah yang besar telah mengakibatkan in-efisiensi, lebih menghamburkan uang pajak. Sebenarnya dalam hal direktur untuk rasio siswa dengan distrik yang besar belum tentu yang paling tidak efisien. Namun dengan adanya mandate NCLB (No Child Left Behind Act) yaitu undang-undang federal terbaru mengenai reformasi pendidikan berbasis-standar, yang didasarkan pada keyakinan bahwa pengaturan standar yang tinggi dan memutuskan sasaran yang terukur sanggup meningkatkan hasil individu dalam pendidikan. , kantor pusat diharapkan sanggup menekan anggaran di sekolah distrik.
d) Kepala sekolah dan sekolah,
kepala sekolah sebagai manajemen tunggal yang bertanggung jawab untuk operasional sekolah. Menariknya, 56% kepala sekolah di sekolah dasar dan 26% kepala sekolah di sekolah menengah ialah wanita. Di sekolah kecil, biasanya kepala sekolah sanggup mengajar paruh waktu. Sedangkan di sekolah besar, mungkin terdiri dari beberapa wakil kepala sekolah. Hirarki administratif terdiri dari kepala departemen, petugas disiplin (misalnya dekan) dan pembimbing. Masing-masing individu bekerja sama dengan kepala sekolah di bawah arahannya. Selain itu, sebagian angkuh sekolah biasanya bekerja sama dengan komunitas pengembang sekolah, asosiasi guru dan siswa, baru-baru ini seringkali dikenal istilah manajmen berbasis sekolah
Aspek yang paling penting dari kepala sekolah ialah kiprahnya sebagai manajer, yang berurusan dengan operasi sehari-hari sekolah, rapat, dokumen, panggilan telepon, dan kiprah sehari-hari. Sekarang telah terjadi meningkatkan performan siswa melalui mandate asesmen. Kepala sekolah harus focus membangu kurikulum, pembelajaran, asesmen dan analisis data. Kunci keberhasilan kepala sekolah ialah bekerja sama dengan stake holder dalam pengumpulan data untuk meningkatkan prestasi siswa.
Di sekolah menengah, interaksi antara guru dan kepala sekolah jarang terjadi,baik berupa pertemuan formal, di kantin, aula atau percakapan di kantor. Berbeda dengan di sekolah dasar, guru sekolah dasar biasanya sering berinteraksi dengan kepala sekolah. Pertemuan ini biasanya membahas isu-isu mengenai sekolah dan siswa.
Biasanya kewenangan mengenai kebijakan sekolah berjalan secara top down, dari dewan sekolah ke pengawas dan staf kantor pusat ke kepala sekolah. Di beberapa distrik, manajemen berbasis sekolah telah menciptakan sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur sekolahnya sendiri. Hal ini menciptakan kepala sekolah dan guru mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam hal kurikulum, pengembangan staf, kiprah mengajar, perekrutan dan anggaran biaya. Kerja sama antara guru dan staf sekolah dalam menciptakan kebijakan menciptakan gaya pemerintahan yang lebih partisipatif di kalangan kepala sekolah
e) Keterlibatan orang bau tanah dan masyarakat.
Sejak tahun 1970 Manajemen berbasis sekolah telah dilakasanakan yang melibatkan kolaborasi antara guru dan siswa, orang bau tanah dan masyarakat lainnya. Banyak pendidik telah mempromosikan keterlibatan orang bau tanah sebagai suatu alasan yang mendasar, yaitu sanggup meningkatkan pencapaian siswa, nilai dan perilaku yang lebih baik, terutama untuk wilayah cuilan dalam kota dan siswa minoritas. Polling memperlihatkan bahwa masyarakat sangat mendukung gagasan keterlibatan orang bau tanah dan percaya bahwa orang bau tanah mempunyai kiprah utama dalam pendidikan anak. Sebagai hasil dari dukungan tersebut, keterlibatan orang bau tanah merupakan cuilan penting pada No Child Left Behind Act (NCLB ).
Namun hanya sedikit orang bau tanah yang melibatkan dirinya untuk mendukung gagasan tersebut. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan, hanya 42% orang bau tanah sukarela dalam kegiatan sekolah tapi 77% menyatakan mereka menghadiri rapat sekolah. Berdasarkan hasil penelitian, Berdasarkan survey, banyak orang bau tanah menghindari keterlibatannya dengan sekolah lantaran perasaan tidak mampu, pengalaman negatif di sekolah dikala sebagai siswa dan persepsi negatif mengenai direktur dan perilaku guru. Namun penelitian kini ini, menyatakan 83% orang bau tanah yang anaknya terdaftar di sekolah kota merasa dihormati oleh personil sekolah.
Adanya tekanan untuk reformasi sekolah telah menciptakan adanya peraturan formal yang mengatur bahwa orang bau tanah dan masyarakat mempunyai kiprah untuk mengatakan suaranya dalam pengambilan keputusan pendidikan lokal. Keterlibatan masyarakat sanggup dikategorikan dalam kelompok besar, yaitu partisipasi masyarakat, kontrol masyarakat dan pendidikan masyarakat. Adapun klarifikasi mengenai ketiga hal tersebut ialah sebagai berikut:
1) Partisipasi masyarakat,
Bentuk umum pasrtisipasi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk komite penasihat, baik di lingkungan sekolah atau pengurus pusat. Komite ini biasanya ditunjuk oleh pejabat sekolah dan meminta tunjangan serta saran dari dewan sekolah. Kelompok masyarakat mengatakan saran dan tunjangan di banyak sekali bidang, yaitu: (1) identifikasi tujuan, prioritas dan kebutuhan; (2) seleksi dan penilaian guru dan kepala sekolah; (3) pengembangan kurikulum dan jadwal ekstakurikuler; (4) dukungan dalam perihal financial sekolah; (5) rekrutmen relawan; (6) tunjangan kepada siswa di sekolah dan jadwal “homework hotlune”.
2) Kontrol masyarakat,
Dalam sistem kontrol masyarakat, komunitas yang telah terpilih oleh majelis atau dewan tidak lebih dari memperlihatkan nasihat tapi juga menyebarkan kewenangan untuk mengambil keputusan dengan dewan sekolah pusat.
Pada tahun 1990, Chicago melembagakan bentuk kontrol masyarakat sebagai cuilan dari reformasi pendidikan lokal. Orang bau tanah dan kelompok masyarakat mengatakan masukan yang signifikan dalam perekrutan dan retensi (mempertahankan) kepala sekolah, kurikulum, anggaran dan sebagainya. Namun kini ini ternyata terdapat tiga indikator penting dalam suatu reformasi, yaitu prestasi siswa, kehadiran siswa dan drop out. Meskipun guru, direktur dan majelis sekolah lokal di Chicago merasa positif atas perubahan administratif, tidak demikian dengan komunitas pebisnis, masyarakat, orang bau tanah dan angota legislatif.
Mungkin pengembangan terbaru dalam konteks keterlibatan masyarakat dalam pendidikan ialah adanya piagam sekolah. Dalam hal ini, dewan sekolah lokal atau dewan pendidikan negara cuilan membolehkan masyarakat untuk menciptakan piagam sekolah yang di dalamnya meliputi peraturan khusus, hak-hak istimewa dan harapan) yang memungkinkan masyarakat sanggup mendirikan dan mengoperasikan sekolah negeri. Kesepakatan khusus mengenai perihal keuangan, operasional sekolah, lokasi bangunan, registrasi siswa dan akuntabilitas dirundingkan. Jika piagam sekolah yang dibuat gagal memenuhi standar akuntabilitas yang telah ditentukan, maka piagam akan dicabut dan sekolah ditutup
3) Pendidikan masyarakat,
Sejak awal tahun 1980, sekolah dipandang sebagai salah satu forum pendidikan masyarakat. Dalam hal ini dikenal sebagai pendidikan masyarakat, sekolah berperan sebagai kawan atau tubuh koordinasi dalam kegiatan mengatakan pendidikan, kesehatan, kegiatan sosial, hukum, rekreasi dan budaya kepada masyarakat. Di Baltimore, Maryland, sekolah memperlihatkan banyak sekali layanan kepada warga lokal, ibarat jadwal prasekolah untuk orang bau tanah dan anak usia 3 – 4 tahun, serta olahraga remaja dan drama, olahraga, rekreasi, kesehatan dan jadwal kejuruan. Semua hal tersebut dilaksanakan dalam rangka menanggapi perubahan yang terjadi di masyarakat. Program ibarat ini sangat membantu keluarga yang berpenghasilan rendah.
Sebagai cuilan dari planning pendidikan masyarakat, sekolah menyebarkan personil dan fasilitasnya dengan forum masyarakat lainnya atau bahkan bisnis. Sebagai imbalannya, sekolah mengharapkan forum masyarakat, bisnis lokal dan universitas daerah untuk menyebarkan juga dalam hal fasilitas, peralatan dan personil. Saling menyebarkan dengan masyarakat merupakan hal yang penting dalam periode penghematan anggaran sekolah.
f) Ukuran sekolah dan sekolah distrik
Pendidik semenjak usang memperdebatkan hal-hal pertanyaan seputar “ukuran”, ibarat “berapakah seharusnya besar sekolah yang memadai?”, “berapa banyak jumlah siswa yang seharusnya terdaftar dalam satu distrik”. Empat decade yang lalu, James Conant beropini bahwa sekolah tinggi yang efektif ialah sekolah yang besar dan mempunyai akomodasi yang lengkap dan beragam. Tapi kini ini, para pendidik menyatakan bahwa sekolah kecil lebih efektif.
Pada tahun 1987, sehabis meninjau beberapa penelitian, dua peneliti menyimpulkan bahwa jumlah siswa sekolah tinggi seharusnya tidak lebih dari 250. Berdasarkan hasi analisis, angka registrasi yang tinggi menimbulkan kesibukan dalam pengontrolan dan ketertiban, dan anonimitas dari sekolah besar mengakibatkan sulitnya membangun rasa sosial di antara guru, siswa dan orang tua. Sebagai contoh, penelitian pada tahun 2007, sebanyak 88 sekolah tinggi kecil di kota New York, dikenal sebagai New Century High Schools, menemukan bahwa rata-rata kelulusan angkatan 2006 dari sekolah kecil tersebut lebih besar dibandingkan sekolah yang besar. Guru di sekolah yang jumlah siswanya lebih dari 600 – 900 siswa lebih sering melaporkan perihal mengenai sifat apatis, keterlambatan, dan penggunaan obat-obatan merupakan masalah serius dibandingkan dengan guru yang berada di lingkungan sekolah dengan ukuran yang relatif lebih kecil.
Perdebatan mengenai ukuran sekolah secara parallel berafiliasi dengan perdebatan mengenai ukuran optimal dari suatu distrik sekolah. Berdasarkan para pendukungnya, distrik sekolah yang lebih besar memperlihatkan pajak yang lebih luas dan mengurangi biaya pendidikan per siswa. Akibatnya, distrik ini mempunyai kualitas personil yang lebih baik, jadwal pendidikan yang lebih luas, layanan yang lebih special dan akomodasi transportasi yang baik. Sebagian besar penelitian mengenai masalah ini, semenjak 60 tahun yang kemudian telah memutuskan bahwa ukuran distrik sekolah yang paling efektif ialah sekitar 10.000 – 50.000 siswa.
Tapi pada saaat ini, ukuran sekolah yang lebih kecil dianggap lebih baik pada suatu distrik sekolah ama halnya dengan sekolah pribadi. Penelitian pada tahun 1993 ihwal anggota dewan sekolah, berdasarkan survey 78% percaya bahwa distrik yang lebih kecil akan lebih gampang dikelola dan mendorong keterlibatan masyarakat, tetapi melihat sistem secara keseluruhan sebagai mimpi jelek dalam bidang adminstrasi.
Mengesampingkat pro dan kontra mengenai ukuran sekolah, tren pendidikan di Amerika telah menuju ke sistem distrik sekolah yang lebih besar. Pada tahun fatwa 2004-2005, 23% dari siswa sekolah umum berada di 100 distrik besar, dan kurang dari 1% dari seluruh distrik sekolah umum, masing-masing melayani 46.000 siswa atau lebih. Pada kebanyakan kasus, sistem sekolah besar berlokasi di kota atau di dekatnya. Di kota New York yang merupakan sistem yang terbesar, dengan jumlah siswa yang mendekati 990.000 siswa berada pada lebih dari 1.200 sekolah. Dan kemudian diikuti oleh Los Angeles dengan jumlah siswa sebanyak 740.000.
g) Konsolidasi.
Peningkatan jumlah registrasi di sekolah distrik melalui pertumbuhan penduduk dan konsolidasi terjadi ketika beberapa distrik sekolah yang kecil bergabung untuk membentuk satu atau dua sekolah distrik yang lebih besar. Adapun citra mengenai konsolidasi sekolah distrik sanggup dilihat pada Gambar 3.
Berdasarkan ilustrasi Gambar 3, konsolidasi secara dramatis mengurangi jumlah distrik secara keseluruhan dari lebih dari 130.000 pada tahun 1930 menjadi kurang dari 14.200 pada tahun 2006, dan sebagian besar penurunan terjadi pada 30 tahun, yaitu antara tahun 1930 – 1960. Konsolidasi sekolah distrik sanggup disebabkan oleh beberapa alasan utama, yaitu:
a) Ukuran. Distrik sekolah yang besar memungkinkan penawaran kurikulum yang lebih luas, lebih teliti, lebih ramping dan struktur administatif yang lebih efisien.
b) Pelayanan. Distrik yang lebih besar memperbolehkan adanya perekrutan konselor, wakil kepala sekolah, pimpinan tim, dan spesialis. Hal-hal di atas biasanya tidak ditemukan di distrik sekolah yang kecil
c) Ekonomis. Ekonomis dalam artian adanya skala pengesifiensian anggaran dalam membeli barang-barang kebutuhan, meliputi buku, kertas dan alat-alat seni. Konsolidasi juga memungkinkan bangunan usang untuk tidak dipakai lagi untuk menghemat biaya. Gaji yang berlebihan berdasarkan posisi kantor pusat pun sanggup dikurangi ketika sekolah melaksanakan konsolidasi.
Melalui ribuan distrik yang dikonsolidasikan semenjak beberapa kurun yang lalu, Amerika Serikat beralih dari ekonomi pedesaan, DPR negara cuilan terus mendukung pertambahan jumlah konsolidasi semoga jumlah distrik pedesaan berkurang. Negara cuilan ibarat Maine, Dakota Selatan dan Arizona memberlakukan planning untuk melaukan merger sesuai dengan mandat. Di Maine, dinas memprediksi jumlah negara cuilan sanggup berkurang menjadi sekitar 80 distrik dari 200 distrik kalau merger berhasil dilakukan. Konsolidasi distrik biasanya dimaknai sebagai penutupan sekolah, dan terbukti menjadi masalah yang serius dan emosional, khusunya di distrik yang kecil dan daerah pedesaan dimana sekolah lokal mungkin menjadi poin utama dari identitas masyarakat. Metode konsolidasi cenderung untuk saling menyebarkan jadwal dan personil.
2. PEMERINTAHAN MENENGAH (intermediate Units)
Istilah unit intermediate atau regional educational service agency (RESA) mengacu pada kantor atau forum di posisi menengah antara departemen pendidikan negara cuilan dan distrik sekolah lokal. Lembaga ini menyediakan layanan koordinasi dan suplementari ke distrik lokal dengan otoritas pendidikan negara bagian. Unit intermediate biasanya merupakan ekspansi aturan dan politik dari departemen pendidikan negara bagianyang dibuat oleh DPR negara. Pada tahun 2006, 33 negara cuilan mempunyai beberapa bentuk unit intermediate. Sekitar 1.440 intermediate atau forum regional kini ini menyediakan layanan bagi sekolah distrik di Amerika Serikat.
Pada kebanyakan kasus, unit intermediate mengatakan tunjangan yang bermacam-macam pada sekolah distrik yang biasanya berada di desa dan mempunyai staf manajemen yang kecil. Unit intermediate merupakan sarana untuk membantu distrik dalam memenuhi banyak sekali kebutuhan dari No Child Behind Act dan mandate lainnya. Selain itu, unit ini juga membantu untuk menemukan guru yang berkualitas sesuai standar, membangun proses asemen, menuliskan hibah, menyediakan kebutuhan-kebutuhan bagi siswa berkebutuhan khusus, mengatakan layanan bagi siswa untuk berguru Bahasa Inggris. Banyak pendidik percaya bahwa unit intermediate bisa mengcover beberapa distrik yang secara ekonomi tidak bisa berdiri sendiri.
3. PEMERINTAHAN NEGARA BAGIAN
Setiap negara cuilan mempunyai tanggung jawab secara aturan untuk mendukung dan mempertahankan sekolah negeri berdasarkan batasan-batasan yang ada. Adapun tanggung jawab negara cuilan ialah sebagai berikut:
§ Memberlakukan undang-undang
§ Membedakan pajak sekolah negara cuilan dan tunjangan keuangan untuk distrik sekolah lokal
§ Menetapkan standar minimum untuk training dan perekturat personil
§ Menyediakan petunjuk kurikulum (beberapa negara cuilan menciptakan dalam bentuk textbook)
§ Menetapkan ketentuan-ketentuan asesmen
§ Membuat ketentuan untuk legalisasi sekolah
§ Memberikan layanan Istimewa ibarat transportasi dan buku teks siswa secara gratis
Kode sekolah negara cuilan merupakan sekumpulan aturan yang memutuskan cara dan operasional sekolah serta menyelenggarakan pendidikan di negara bagian, Negara cuilan tentunya tidak sanggup memberlakukan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi federal. Banyak negara cuilan telah mengetahui dengan cukup rinci mengenai hukum-hukum yang terait dengan metode operasional sekolah. Hirarki organisasi dari Negara cuilan ke tingkat lokal sanggup dilihat pada Gambar 4. Hirarki Organisasi Sistem Sekolah Negara bagian
a) Gubernur dan DPR negara bagian,
Meskipun kekuasaan gubernur sangat bervariasi, namun otoritas mengenai masalah pendidikan telah dijabarkan dalam hukum. Biasanya gubernur dibebankan dengan kiprah untuk menciptakan anggaran biaya pendidikan untuk direkomendasikan ke tubuh legislatif. Di kebanyakan negara bagian, gubernur mempunyai saluran yang legal secara aturan untuk setiap saldo yang terakumulasi di dalam kas negara, dan uang ini dipakai untuk keperluan sekolah. Gubernur umumnya sanggup melaksanakan penunjukkan atau pemberhentian personil sekolah di tingkat Negara bagian, dan bahkan di beberapa negara cuilan ditiadakan pengawas sekolah lokal. Tapi kekuasaan ini juga dibatasi dengan adanya persetujuan dari tubuh legislatif. Di kebanyakan negara bagian, gubernur sanggup menunjuk anggota dewan pendidikan Negara bagian, dan di beberapa negara cuilan lainnya gubernur sanggup menunjuk kepala sekolah. Gubernur mempunyai hak veto untuk perihal yang terkait dengan tindakan pendidikan dan mecegah legislatif dari tindakan yang menentang hukum.
Di kebanyakan negara bagian, DPR bertanggung jawab untuk membangun dan menjaga keberlangsungan sekolah negeri, serta mempunyai kekuasaan yang luas untuk menciptakan undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan. Kewenangan tersebut dibatasi oleh konstitusi federal dan negara cuilan serta putusan pengadilan.
Badan legislatif biasanya menangani keputusan yang terkait dengan perihal keuangan, termasuk tingkat pajak di negara cuilan dan kekuasaan pajak dari distrik sekolah lokal. Badan legislatif juga sanggup menentukan: (1) parameter dari pengajaran dan pembelajaran, (2) berapa tahun jadwal wajib berguru yang diperlukan, (3) usang sekolah per harinya dan tahun ajaran. Selain itu, DPR sanggup memutuskan pengujian dan mekanisme penilaian, otorisasi jadwal sekolah dan memutuskan standar untuk konstruksi bangunan sekolah. Jika DPR tidak memberlakukan kebijakan ini, biasanya hal ini menjadi tanggung jawab dewan pendidikan negara bagian.
Sebagai guru, kita harus mematuhi banyak sekali undang-undang yang berlaku di negara bagian. Sekarang ini, DPR negara cuilan harus sesuai dengan mandat akuntabilitas di bawah pemerintahan federal No Child Left Behind Act. Undang-undang negara diberlakukan untuk meningkatkan standar, mengamanatkan asesmen, membangun sistem sangsi untuk distrik yang gagal mencukupi syarat peningkatan per tahunnya. Tidak usang semenjak adanya reformasi sekolah pada tahun 1957, Soviet meluncurkan sebuah DPR Sputnik yang berperan penting dalam perihal kebijakan pendidikan
b) Dewan pendidikan negara bagian,
Dewan pendidikan negara cuilan merupakan forum pndidikan yang paling besar lengan berkuasa dan paling penting. Dengan pengecualian Wisconsin dan Minnesita, semua negara cuilan mempunyai beberapa macam dewan pendidikan negara bagian, yang bergantung pada DPR negara cuilan untuk pengalokasian dan wewenang serta menjalankan fungsi penasihat bagi tubuh legislatif, Selain itu, kebanyak negara cuilan mempunyai majelis yang terpisah untuk perguruan tinggi negeri dan swasta. Tugas dan fungsi dewan pendidikan negara cuilan bermacam-macam, tetapi sebagian besar ialah untuk mengembangkan aturan untuk mengimplementasikan undang-undang pendidikan yang telah ditetapkan oleh tubuh legislatif.
Pada tahun 2008, gubernur menunjuk anggota dewan di 32 negara bagian. Badan legislatif ditunjuk anggota dewan negara cuilan dan sembilan negara cuilan melaksanakan pemilihan anggota berdasaran bunyi tertinggi. Negara cuilan yang lainnya mengkombinasikan antara penunjukan dan pemilihan anggota. Jumlah anggota dewan pendidikan negara cuilan berkisar antara 7 – 21 orang, dengan 7 anggota yang paling popular.
Seperti di dewan lokal, perempuan menjadi lebih sering menjadi anggota dewan negara bagian. Pada tahun 1982, sekitar 34% anggota dewan ialah perempuan, dan semenjak tahun 2002 hingga kini persentasenya meningkat menjadi 47%. Komposisi etnis dewan sekolah negara cuilan mengalami sedikit perubahan. Pada tahun 1982 dan 2002, 16% anggota ialah kaum minoritas. Tren ini penting lantaran heterogenitas memperluas pandangan anggota dewan dan meningkatkan kemungkinan dewan untuk mencerminkan banyak sekali masalah sosial dan pendidikan.
c) Departemen pendidikan negara bagian,
Sebagai guru, kemungkinan besar kita akan menjumpai departemen pendidikan negara dalam dunia kerja sehari-hari. Departemen pendidikan negara cuilan biasanya bekerja di bawah direksi dewan pendidikan negara cuilan dan dikelola oleh kepala sekolah negara bagian. Biasanya, kiprah utama departemen pendidikan negara cuilan ialah mengumpulkan dan menyebarkan statistik ihwal pendidikan pada negara bagian. Sejak tahun 1950, bagaimanapun juga departemen negara cuilan telah mempunyai banyak fungsi lainnya. Singkatnya, mereka mengimplementasikan aturan dari DPR negara cuilan dan regulasi pada dewan negara bagian.
Menjelang pertengahan kurun ke-20, departemen pendidikan negara cuilan menghadapi masalah kontroversial ibarat abolisi perbedaan, pendidikan pengganti, pendidikan yang tepat untuk semua siswa, hak dan ketidaktentraman siswa, menyusun finansial sekolah, persetujuan kolektif, akuntabilitas dan tes kompetensi minimum. Sekarang ini, departemen negara cuilan mendapat kiprah tambahan dari perannya, yaitu sebagai tubuh utama yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan implementasi syarat asesmen negara cuilan dan mengumpulkan dan melaporkan perkembangan siswa.
d) Kepala sekolah negara bagian.
Kepala sekolah negara cuilan (kadang dikenal sebagai pengawas negara cuilan atau komisaris pendididkan) mengepalai departemen pendidikan negara cuilan dan juga kepala eksekutif dewan sekolah negara bagian. Biasanya kepala sekolah negara cuilan ini merupakan pendidik professional.
Jabatan ini didapatkan melalui satu atau tiga cara: pada tahun 2008, 13 negara cuilan mengisi posisi ini melalui penunjukan oleh gubernur, 23 negara bagian melalui penunjukan oleh dewan pendidikan negara dan 14 negara cuilan melalui pemilihan popularitas. Pada tahun 2009, 3 kepala sekolah negara cuilan ialah orang Afrika dan Amerika; sebanyak 44% kepala sekolah negara cuilan bergender wanita, gender ini mengalami peningkatan khususnya pada awal dekade dan kelipatan tiga pada tahun 1990. Banyaknya jumlah perempuan pada posisi ini menggambarkan pergantian posisi yang dulunya didominasi oleh laki-laki dalam kekuasaan manajemen pendidikan.
Tugas kepala sekolah negara cuilan dan korelasi antara posisi dan dewan sekolah dan departemen negara cuilan sangat luas. Pada tahun 2008, 9 pengawas negara cuilan mengosongkan jabatannya. Tingginya angka pergantian ini dikaitkan dengan kecenderungan bahwa pengawas dianggap bertanggung jawab atas prestasi siswa di seluruh negara cuilan dan sifat politik.
4. PEMERINTAHAN FEDERAL
Peran pemerintah federal terbagi ke dalam 4 bagian; (a) tubuh federal yang mengembangkan kebijakan dan jadwal pendidikan; (b) tren yang telah bergeser mengenai keputusan pendidikan antara pemerintah federal dan negara cuilan bagian; (c) dana federal untuk pendidikan; (d) keputusan mahkamah agung ihwal pendidikan. Pada cuilan ini, kita fokus pada dua cuilan pertama.
a) Badan pendidikan federal,
Sejak 150 tahun pertama berdirinya negara, antara 1787 dan 1937, kongres hanya menciptakan 14 undang-undang yang signifikan. selama tujuh dekade, bagaimanapun kita telah melewati ratusan undang-undang yang signifikan. Biasanya, organisasi utama guru dan administrator, ibarat American Federation of Teachers, National Education Association dan National School Boards Association lebih suka pemerintah federal memberi tunjangan finansial dan layanan khusus tapi menahan diri dari interfensi kebijakan pendidikan. Sekarang banyak pendidik percaya bahwa pemerintah federal telah merampas tanggung jawab lokal dan negara cuilan serta menambahkan banyak perintah semoga pembiayaan ditiadakan bagi tubuh negara cuilan dan lokal yang bersusah payah meningkatkan sekolah.
b) Departemen pendidikan amerika serikat,
Walaupun kini banyak bermacam-macam tubuh federal yang meliputi jadwal atau aktifitas pendidikan, departemen pendidikan Amerika Serikat merupakan tubuh pendidikan federal yang utama. Ketika departemen pendidikan didirikan pada tahun 1867, sebagai petugas pendidikan, komisinya mempunyai tiga staf juru tulis dan menghabiskan total anggaran $15.000. Dari awal yang sederhana, tubuh ini telah berubah menjadi 4.200 pegawai dan pada tahun 2007 pengeluaran tahunan melebihi $73 juta. Sekarang departemen mengadministrasi 200 jadwal yang berbeda.
Seiring berjalannya waktu, dinas pendidikan diasumsikan bertanggung jawab terhadap (1) pemberian dana hibah dan melaksanakan kontrak dengan departemen pendidikan negara bagian, sekolah distrik, perguruan tinggi dan universitas; (2) melaksanakan penemuan dan penelitian dalam pendidikan; dan (3) menyediakan kepemimpinan, konsultasi dan layanan clearing-house yang berkaitan dengan pendidikan.
Pada tahun 1979, sehabis banyaknnya debat dan kontroversi kongres, Dinas Pendidikan diubah menjadi Departemen Pendidikan dan dikenal istilah Sekretaris Pendidikan yang status tingkat kabinetnya penuh. Departemen ini secara resmi dibuka pada tahun 1980.
Sekretaris pendidikan mempunyai visibilitas dan imbas yang luas. Selain mengelola kebijakan pendidikan dan mengembangkan jadwal yang mendukung kebijakan tersebut, sekretaris juga sanggup mengerahkan persuasi dan mengatakan tekanan pada bulat politik dan pendidikan. Selama bertahun-tahun, sekretaris pendidikan termasuk di dalamnya William Bennetth, Lauro Cavazor, Lamar Alexander, Richard Riley, Rodericek Paige, Margareth Spelling, dan Arne Duncan telah memakai ketenarannya untuk mendorong adanya reformasi.
Walaupun banyak konservatif yang beropini untuk mengurangi kegiatan dan menghilangkan status kabinetnya, departemen pendidikan berkembang dengan memunculkan potensi dirinya sehingga lebih dipandang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa terjadi lantaran departemen telah mengimplementasikan langkah-langkah yang telah ditentukan NCLB
c) Kembalinya tanggung jawab pemerintahan federal.
Pada tahun 2001, kongres menyetujui reformasi pendidikan yang dikemukakan oleh Presiden Bush, yaitu NCLB dan telah bertahan hingga awal manajemen pemerintahan Obama. Tujuan NCLB ialah mengembangkan sekolah yang performanya rendah dan menangani akuntabilitas sekolah lokal dan negara cuilan semoga siswa-siswanya mempunyai standar yang tinggi. Hal tersebut diukur melalui tes performa setiap tahunnya dalam aspek membaca dan matematika. Dsitrik sekolah lokal dan negara cuilan yang gagal meningkatkan performa siswanya, apalgi untuk siswa yang prestasinya rendah akan mendapat dana yang lebih sedikit dari pemerintahan federal.
Pada tahun 1980, pemerintahan federal berusaha mengurangi tanggung jawab pengeluaran anggaran dan perubahan jadwal untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan lokal. Administrasi Bush, melalui NCLB memakai lebih banyak imbas federal pada sekolah negeri lokal dibandingkan 30 tahun yang lalu. Tekanan akuntabilitas baik pada tingkat negara cuilan maupun lokal, yang mempunyai pengawas, kepala sekolah, dan guru saling berebut untuk memperlihatkan peningkatan skor membaca dan matematikanya dan juga memperlihatkan bahwa kualitas gurunya tinggi. Meskipun implementasi NCLB mempunyai jangkauan yang luas dan sanggup meningkatkan penerimaan dana, manajemen Bush tersebut dikritik gagal lantaran meninggalkan NCLB yang “perintah tak bersubsidi” dan merebut otoritas tubuh pendidikan negara cuilan dan lokal.
Karena fungsi sekolah dikala ini ada pada era akuntabilitas, guru gres akan segera menghadapi harapan NCLB,terlepas dari tingkat dimana beliau mengajar. Guru baru, beralih dari calon guru menjadi guru praktis, diharapkan akan bekerja sama dengan fakultas utama, ibarat menjadi ahli, direktur dan tim pendidik untuk menganalisis data dan menciptakan seni manajemen untuk meningkatkan performa akademik individual dan grup. Kuncinya ialah kolaborasi dan menyebarkan antar pendidik yang dibutuhkan untuk menigkatkan prestasi akademik siswa.
d) Sekolah swasta
Meskipun pembahasan pada cuilan ini secara garis besar membahas sekolah negeri, namun sekolah swasta pun tidak terbebas dari imbas pemerintahan. Banyak aturan undang-undang pendidikan negara cuilan yang diterapkan di sekolah swasta dan sekolah agama, dimana aturan ini meliputi standar kesehatan, kode bangunan, kesejahteraan anak, kode siswa dan sebagainya. Selain itu, DPR di banyak negara cuilan telah mengeluarkan undang-undang untuk membantu sekolah swasta dan mengatakan tunjangan yang dibiayai oleh masyarakat di banyak sekali bidang, ibarat transportasi siswa, layanan kesehatan, registrasi ganda atau planning menyebarkan waktu, layanan makan siang di sekolah, buku dan persediaan sekolah, layanan ujian siswa, biaya sekolah dan pinjama bagi siswa.
Seperti apa yang telah dijelaskan dalam cuilan sebelumnya mengenai Motivasi, Persiapan dan Kondisi untuk Menjadi Guru, sekolah swasta kini jumlahnya mendekati 9% dari total registrasi di sekolah dasar dan sekolah menengah di Amerika Serikat, atau totalnya 5.1 juta siswa. Sekolah Nasrani masih terdaftar sebagai sekolah swasta terbesar, walaupun jumlahnya menurun dari 85% dari semua siswa sekolah swasta pada tahun 1969 menjadi 44% pada tahun 2005. Sekolah independen yang tidak berbasis agama, jumlah siswanya telah meningkat dari 8% jumlah registrasi di sekolah swasta pada tahun 1969 menjadi 18% pada tahun 2005. Jumlah sekolah dan siswa yang mendaftar di sekolah Alkitab dan sekolah yang berbasis agama Kristen juga mengalami peningkatan secara dramatis, kini jumlahnya terhitung 16% dari registrasi siswa di sekolah swasta, mencerminkan peningkatan imbas konservatif Protestan yang mencari sekolah yang tenggang rasa terhadap keepercayaan dan disiplin.
Sekolah swasta biasanya mempunyai pengoperasionalan yang berbeda dari sekolah negeri. Sekolah swasta mempunyai kepala sekolah tetapi kekurangan kader pendukung ibarat yang tekah dijelaskan di awal materi ini. Mereka biasanya mendapat otoritas dari dewan direksi atau komite sekolah, berbeda dengan dewan sekolah negeri, mereka biasanya menangani operasional satu sekolah swasta saja.
Banyak komentator melihat sektor negeri dan swasta bersaing dalam hal siswa dan pendanaan. Pendidik lainnya, bagaimanapun juga lebih menentukan untuk bekerja sama antara sekolah negeri dan swasta. Faktanya, perbedaan tertentu antara sekolah negeri dan sekolah swasta menjadi kabur. Sebagai contohnya, jadwal school choice seringkali memadukan negeri dan swasta dengan mengizinkan siswanya menerapkan biaya negeri untuk sekolah di sekolah swasta.
BAB III
PEMBAHASAN
PERBANDINGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA
Studi perbandingan sistem pendidikan yang ada. akan menjadikan tumbuh dan berkembangnya kemampuan membandingkan sistem pendidikan dari banyak sekali negara dan daerah dunia juga akan lebih gampang menganalisa dan menyimpulkan sumber-sumber kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan yang berorentasi pada tujuan-tujuan pendidikan Internasional dan Universal. Dari banyak sekali hal tersebut kita sebagai penerus bangsa yang juga cinta akan terciptanya sistem pendidikan yang sanggup menumbuhkan sifat positif dan terbuka terhadap banyak sekali perjuangan penemuan dan pembaharuan pendidikan di Indonesia. Dalam rangka pengembangan pendidikan nasional. Dan pembaharuan ini bisa saja dilakukan dengan cara adanya studi perbandingan sistem pendidikan antara beberapa negara sehingga sanggup mengetahui kelemahan dan kelebihan dari masing-masing sistem yang permah dilakukan dalam suatu negara tersebut.
1. Politik Pendidikan
a. Amerika Serikat
Kebijakan pendidikan dijadikan alat intervensi Negara bisa berupa justifikasi (abash atau diakui/ tidaknya) ilmu pengetahuan tertentu, pengaturan kelembagaan sekolah, usang pendidikan dan gelar, serta kualifikasi pendidikan yang dikaitkan dengan posisi pekerjaan (jabatan).
Di antara jenjang pendidikan sekolah (mulai dari tingkat Dasar hingga Perguruan Tinggi) yang ada, Negara mengkonsentrasikan kekuasaannya untuk mengintervensi pendidikan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak, remaja dan kaum muda. Alasannya berdasarkan Heidenheimer (1990: 23) lantaran negara mempunyai tanggung jawab untuk :
1) Menciptakan kader-kader bangsa.
2) Sekolah cukup menarik untuk dikuasai, lantaran sangat mudah untuk dipengaruhi.
3) Hak bunyi pemilihan politik perlu proses sosialisasi, dan dilakukan melalui sekolah.
| |
| 21 |
Amerika Serikat ialah salah satu Negara pencetus demokrasi. Sudah semenjak usang kebijakan pendidikan di Amerika Serikat menjadi tanggung jawab Pemerintah Negara Bagian (State) dan Pemda (Distrik). Sebelumnya, Pemerintah Pusat mengintervensi kebijakan pendidikan, semenjak tahun 1872, dengan cara :
· Memberikan tanah negara kepada Negara Bagian untuk pembangunan fakultas-fakultas pertanian dan teknik;
· Membantu sekolah-sekolah dengan jadwal makan siang,
· Menyediakan pendidikan bagi orang- orang Indian;
· Menyediakan dana pendidikan bagi para veteran yang kembali ke kampus untuk menempuh pendidikan lanjutan;
· Menyediakan pinjaman bagi mahasiswa;
· Menyediakan anggaran untuk keperluan penelitian,
· Pertukaran mahasiswa ajaib dan tunjangan banyak sekali kebutuhan mahasiswa lainnya;
· Memberikan tunjangan tidak eksklusif (karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Amerika Serikat pemerintah tidak boleh mengatakan bantuan langsung) kepada sekolah-sekolah agama dalam bentuk buku-buku teks dan laboratorium.
b. Indonesia
Kebijakan politik yang paling di sorot pada masa ini ialah kebijakan-kebijakan ihwal otonomi daerah dalam bidang pendidikan, penerapan kurikulum yang berganti-ganti, hingga yang diterapkan dikala ini yaitu kurikulum 13 dan pro - kontra yang terjadi pada pelaksanaan Ujian Nasional, sehingga terbentuk UU. RI No.23 tahun 2014 ihwal Pemerintahan Daerah pengganti UU no 32 tahun 2004 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Visi Pendidikan Nasional sesuai dengan UU, 20/2003 ihwal Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas). Yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berubah menjadi insan yang berkualitas sehingga bisa dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
Dengan visi pendidikan nasional tersebut, maka pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:
· Mengupayakan ekspansi dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
· Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh semenjak usia dini hingga ajal dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
· Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
· Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas forum pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan. keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
· Memberdayakan kiprah serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Inonesia.
2. Tujuan Pendidikan
a. Amerika Serikat
Tujuan system pendidikan Amerika secara umum dirumuskan dalam 5 poin yaitu untuk :
· Mencapai kesatuan dalam keragaman;
· Mengembangkan impian dan praktek demokrasi;
· Membantu pengembangan individu;
· Memperbaiki kondisi social masyarakat; dan
· Mempercepat kemajuan nasional.
Visi dan missinya ialah pendidikan gratis bagi anak usia sekolah untuk masa 12 tahun pendidikan awal, dan biaya pendidikan relative murah untuk tingkat pendidikan tinggi.
b. Indonesia
Tujuan pendidkan nasional terdapat dalam UU, 20/2003 ihwal Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)yaitu :
Visi Pendidikan Nasional pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berubah menjadi insan yang berkualitas sehingga bisa dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
Misi Pendidikan Nasional Dengan visi pendidikan nasional tersebut, maka pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:
a. Mengupayakan ekspansi dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh semenjak usia dini hingga ajal dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas forum pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan. keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
e. Memberdayakan kiprah serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Inonesia.
3. Manajemen Pendidikan AS
a. Amerika Serikat
Dengan mengembangkan pola Desentralisasi, maka manajemen pendidikan di Amerika Serikat dikelola berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masrakat Negara Bagian dan Pemerintah Daerah setempat. Di tingkat nasional (federal/pusat) dibuat satu departemen, yaitu Departemen Pendidikan Federal dipimpin oleh seorang setaraf Sekretaris Kabinet. bertugas menjalankan monitoring dan pengawasan lantaran sebagian besar kewenangan dan tanggung jawab pendidikan ada pada Negara Bagian dan Pemerintah Daerah.
Di tingkat Negara Bagian dibuat sebuah tubuh yang diberi nama board of education. Badan ini bertugas dan berfungsi menciptakan kebijakan-kebijakan serta menentukan anggaran pendidikan untuk masing-masing wilayah (Negara Bagian), khususnya berkenaan dengan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Selanjutnya, untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang lebih teknis (yaitu; ihwal kurikulum sekolah, penentuan persyaratan sertifikasi, guru-guru, dan pembiayaan sekolah) dibuat sebuah cuilan pendidikan yang disebut sebagai comissioner, sering juga disebut sebagai superintendent. dipimpin seorang yang ditunjuk oleh Board of Education atau oleh Gubernur.
Untuk beberapa Negara Bagian, pimpinan Bagian Pendidikan ini dipilih oleh masyarakatada. Sementara itu pada level operasional, pelaksanaan manajemen pendidikan dijalankan oleh unit-unit yang lebih rendah, bahkan banyak secara eksklusif dilaksanakan oleh masing-masing sekolah yang bersangkutan. Para pimpinan atau Kepala Sekolah pada prinsipnya mempunyai kebebasan dan otonomi yang luas untuk menjalankan manajemen operasional pendidikan.
Khusus untuk menangani kebijakan Pendidikan Tinggi, manajemen pendidikan Amerika Serikat yang dikembangkan oleh Negara-Negara Bagian memisahkan antara Badan yang memberi izin pendirian Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta) dengan Badan yang merumuskan kebijakan akademik serta keuangan..Badan yang menangani kebijakan akademik dan keuangan ialah board of trustees. Untuk PTN anggota tubuh tersebut ditunujuk oleh Gubernur Negara Bagian. Sedangkan Perguruan Tinggi Swasta dipilih dari perguruan tinggi masing-masing.
b. Indonesia
Pada periode kabinet pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo, dan Wapres Jusuf Kalla (Kabinet Kerja) penanganan pendidikan dirombak dengan memisahkan, dan memasukkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ke Kementerian Riset dan Teknologi yang berubah namanya menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Direktorat Jenderal lainnya (Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Menengah, dan Dirjen Kebudayaan) tetap pada struktur, dan nomenklatur Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan. Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015.
Nama-nama kementerian yang pernah ada di Indonesia yaitu :
· Departemen Pengajaran (1945-1948)
· Departemen Pendidikan, dan Kebudayaan (1948-1955, 1956-1999)
· Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (1955-1956)
· Departemen Pendidikan Nasional (1999-2009)
· Kementerian Pendidikan Nasional (2009-2011)
· Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan (2011-sekarang)
Contoh struktur organisasi Kemendikbud
Gambar 3.1 struktur organisasi Kemendikbud
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
| Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Daerah Kabupaten/Kota |
| 1. Manajemen Pendidikan | ||
| a. Penetapan standar nasional pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan tinggi. | a. Pengelolaan pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan khusus. | a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. |
| 2. Kurikulum | ||
| Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. | Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus. | Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. |
| 3. Akreditasi | ||
| Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. | --- | --- |
| 4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan | ||
| a. Pengendalian gugusan pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi. | Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota. |
| 5. Perizinan Pendidikan | ||
| a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing. | a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat. | a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. |
| 6. Bahasa dan Sastra | ||
| Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia | Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota. |
Gambar 9.2 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
4. Pendanaan Pendidikan di Amerika Serikat dan Indonesia
a. Amerika Serikat
Sumber pendanaan pendidikan di Amerika, khususnya pendidikan dasar dan menengah, yang lebih dikenal dengan public schools, berasal dari Anggaran Pemerintah Pusat (Federal), Anggaran Pemerintah Negara Bagian dan Anggaran Pemerintah Daerah.
b. Indonesia
Pendanaan pendidikan ialah penyediaan sumberdaya keuangan yang diharapkan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
Jika dibandingkan dengan di AS, sumber pendanaan pendidikan di Indonesia berasal dari beberapa sumber anggaran. Yaitu berasal dari APBN, APBD Propinsi, dan APBD Kabupaten/Kota. Sumber pendanaan dari APBN umunya dialokasikan untuk seluruh kegiatan pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Sumber dari APBN ini juga diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan secara nasional.
Sedangkan sumber pendanaan yang berasal dari APBN Propinsi, umumnya sebagian besar diperuntukkan bagi pendidikan tingkat dasar dan menengah. Hanya sebagian kecil yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan di tingkat pendidikan tinggi. Sumber dana dari APBD propinsi ini dialokasikan untuk penuyelenggaraan pendidikan yang ada diwilayah propinsi tersebut. Adapun sumber pendanaan dari APBD Kabupaten/Kota seluruhnya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan semangat desentralisasi.
Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi pendidikan, alokasi anggaran pendidikan, baik di APBN maupun APBD Propinsi dan Kab/Kota, mengalami peningkatan yang cukup berarti. Hal ini dikarenakan berdasarkan amanat UU, anggaran pendidikan harus terus diupayakan dinaikkan hingga mencapai sedikitnya angka 20% dari total anggaran pengeluaran APBN atau APBD.
5. Struktur pendidikan di Amerika Serikat dan Indonesia
a. Amerika Serikat
Orang Amerika menempuh 12 tahun pendidikan di primary dan secondary school.
· Primary. Umur sekitar 6 tahun berguru di sana selama 5 atau 6 tahun.
· Secondary School: Terdiri dari 3 tahun di "middle school" atau "junior high school" dan 3 atau 4 tahun di "senior high school" (lebih sering disebut "high school" saja). Orang AS menyebut kelas tingkat dalam 12 tahun pertama sekolah ini dengan istilah "grade".
· Higher Education. Pendidikan di college atau university dikenal sebagai pendidikan tinggi ("higher education").. Pendidikan di college atau university yang mengatakan gelar Bachelor dikenal sebagai pendidikan "undergraduate". Pendidikan lanjutannya disebut pendidikan "graduate" atau "post-graduate". Pendidikan lanjutan atau pendidikan graduate meliputi hukum, medical, MBA, dan Ph.D. (doktor).
b. Indonesia
Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ihwal Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam tiga jalur utama, yaitu formal, nonformal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam empat jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi.
Jenjang pendidikan ialah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
a. Pendidikan anak usia dini. Mengacu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1Butir 14 ihwal Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan anak usia dini (PAUD) ialah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak semenjak lahir hingga dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani semoga anak mempunyai kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut
b. Pendidikan dasar. merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) yaitu SD (SD) selama 6 tahun dan SMP (SMP) selama 3 tahun. Pendidikan dasar merupakan Program Wajib Belajar.
c. Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) selama 3 tahun waktu tempuh pendidikan.
d. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan sehabis pendidikan menengah yang meliputi jadwal pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
6. Kurikulum dan Metodologi Pengajaran
a. Amerika Serikat
Tidak ada kurikulum nasional yang resmi.karena otonomi yang sudah usang dan kuat serta keadaan masyarakat yang bermacam-macam yang ada hanya semacam standar-standar kompetensi lulusan yang ditetapkan pemerintahan negara cuilan ataupun pemerintahan lokal. Walaupun begitu pemerintah federal (pusat) diberi wewenang terbatas untuk mengintervensi dalam masalah pendidikan bila terkait dengan empat hal yaitu :
1) Memajukan demokrasi
2) Menjamin kesamaan dalam peluang pendidikan
3) Meningkatkan produktivitasnasional
4) Memperkuat pertahanan/ ketahanan nasional.
Bentuk penentuan materi didik berupa usulan-usulan maupun jadwal pendanaan dengan tujuan-tujuan tertentu, kurikulumnya mempunyai tingkat variasi yang cukup besar dan desentralisasi. Hal ini berdasarkan pada filosofi bahwa pemerintah (federal/pusat) harus dibatasi perannya, terutama dalam pengendalian kebanyakan fungsi-fungsi publik ibarat sekolah, pelayanan sosial dan lain-lain. Pada awalnya sekolah dipengaruhi oleh agama dan fokus pada keterampilan tulis baca. Semenjak kurun ke 19 perhatian terhadap masalah sosial semakin menonjol.
Pada selesai kurun ke 19 muncul tuntutan untuk mengubah kurikulum dan metode mengajar dengan mengarahkan perhatian pada kebutuhan muris yang berbeda, serta perhatian terhadap kebutuhan individu. Dengan demikian siswa mempunyai peluang yang besar untuk menentukan pilihan. Pertambahan jumlah populasi sekolah yang sangat cepat dan kemajuan IPTEK menjadi dorongan untuk inovasi-inovasi gres terutama metode pengajaran. Di daerah perkotaan masalah sosial telah mendorong munculnya mata pelajaran gres yaitu studi etnis, pendidikan lingkungan, pendidikan sec, pendidikan narkoba dan sebagainya. Namun, awal 1980-an ada kecendrungan untuk kembali pada yang usang serta kebutuhan gres atas pendidikan akhir.
b. Indonesia
Kurikulum yang berlaku dikala ini ialah kurikulum 13. Ada empat aspek yang harus diberi perhatian khusus dalam planning implementasi dan keterlaksanaan kurikulum 2013 yaitu :
1) Kompetensi guru dalam pemahaman substansi materi ajar, yang menyangkut metodologi pembelajaran, yang nilainya pada pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) gres mencapai rata-rata 44,46.
2) Kompetensi akademik di mana guru harus menguasai metode penyampaian ilmu pengetahuan kepada siswa.
3) Kompetensi sosial yang harus dimiliki guru semoga tidak bertindak asosial kepada siswa dan teman sejawat lainnya.
4) Kompetensi manajerial atau kepemimpinan lantaran guru sebagai seorang yang akan digugu dan ditiru siswa
7. Isu-isu Pendidikan
a. Amerika Serikat
Menurut hasil studi perbandingan yang dilakukan oleh Agustiar Syah Nur (2001), ada beberapa informasi dan masalah pendidikan yang dialami pemerintah dan masyarakat Amerika Serikat, antara lain :
1) Banyaknya anak usia sekolah yang tidak diasuh langsung oleh orang bau tanah mereka, lantaran adanya dinamika perubahan social masyarakat AS yang umumnya baik sang ibu atau sang ayah mempunyai kesibukan yang sangat tinggi di luar rumah. Hal ini akan menjadi permasalahan yang serius bagi perkembangan social anak dilihat dari aspek psikis dan emosional.
2) Tingginya tingkat perceraian, yang mengakibatkan banyaknya belum dewasa usia sekolah yang hanya diasuh oleh sang ibu sebagai single-parent dalam rumah tangga. Tidak sedikit janda cerei di AS yang terpaksa harus berporfesi rendahan dan kasar. Hal ini juga mensugesti perkembangan social belum dewasa mereka.
3) Tingginya tingkat imigrasi yang umumnya berasal dari kalangan tidak bisa dan tidak terdidik, yang karenanya banyak diantara mereka yang tidak memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini mengakibatkan masalah pendidikan belum dewasa dari keluarga imigran tidak sanggup teratasi. Ditambah lagi factor bahasa dari kalangan imigran yang menyulitkan bagi belum dewasa imigran itu sendiri kalau mereka mendapat saluran pendidikan.
4) Dari banyak sekali monitoring dan penilaian pendidikan yang dilakukan oleh banyak sekali tubuh resmi AS sendiri, ternyata kualitas pendidikan dan lulusan sekolah di AS masih kalah dibandingkan dengan negara-negara lain dalam standar internasional. Banyak belum dewasa yang drop-outs dan tingginya kekerasan oleh anak- anak.
b. Indonesia
Problem yang dihadapi bangsa Indonesia di bidang pendidikan meliputi tiga pokok proble, yaitu: Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, motivator dan trainer pendidikan, Namin AB Ibnu Solihin menyebutkan, setidaknya ada tiga permasalahan pendidikan yang masih dihadapi di Indonesia.
1) Kurikulum. perlu pergantian karena merupakan penemuan dari kurikulum sebelumnya," kurikulum yang bagus, namun sistem penilaiannya rumit. Selain itu, CEO (Chief Executive Officer’ juga menyayangkan dihapuskannya pelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada kurikulum 2013.
2) Guru. Menurut dia, guru merupakan ujung tombak pendidikan. Tetapi, dikala ini guru minim mendapat training yang aplikatif dan berkualitas. Guru banyak yang masih mengajar pakai cara zaman dahulu, padahal kini sudah zaman digital. Ditambah siswa yang dihadapinya lahir di zaman digital. Praktik mengajar ibarat ini kebanyakan terjadi di sekolah-sekolah negeri. Bahkan, kepala sekolahnya sendiri banyak yang usinya tua, dan sudah hampir pensiun," tuturnya.
3) Budaya literasi di kalangan guru masih sangat lemah. Sedangkan permasalahan keempat buku teks pelajaran yang dipakai masih lower order thinking skill (LOTS).
8. Perbandingan Kebijakan Pendidikan di Amerika dan Indonesia
| PILIHAN | AMERIKA SERIKAT | INDONESIA |
| 1. Scope | Negara tidak memonopoli penyelenggaraan sekolah. | sama |
| Sekolah Swasta justru lebih banyak drpd sekolah negeri. | sama | |
| Anggaran pemerintah pusat lebih banyak diberikan ke sekolah2 negeri. | sama | |
| - Dukungan dari anggaran negara bagian bervariasi. Bahkan ada negara cuilan yang sama sekali tidak memberi dukungan anggaran ke sekolah2 swasta | Dukungan dari anggaran Pemprov/Pemkab/Pemkot untuk wilayah masing2. Ada jadwal khusus: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sumber anggarannya sebagian dari pusat, prov, kab/kot. | |
| 2. Instruments | Desentralisasi. Memberi kewenangan dan otonomi yg luas kpd pemerintah Distrik, dg dukungan pemerintah Negara Bagian. | Desentralisasi. Memberi kewenangan dan otonomi yg luas kpd pemkab/pemkot, dengan dukungan pemprov. |
| Konsekuensinya banyak variasi keputusan yg berbeda. | Sama | |
| Agar variasi itu positif dan tetap konstruktif, pemerintah pusat membentuk badan2 yang mengkoordinasikan sektor pendidikan. | Sama | |
| Di tingkat nasional ada Dept Pendidikan Federal, di tingkat regional dan lokal ada Board of Education (semacam Dinas Pendidikan). | Di tingkat nasional ada DEPDIKNAS, di tingkat regional dan lokal ada Dinas Pendidikan Prov, dan Dinas Pendidikan Kab/Kota. | |
| 3. Distribution | Negara/pemerintah pusat menaruh perhatian kepada tingginya apresiasi masyarakat memasukkan anak2nya ke SD dan Menengah. | Sama |
| Menciptakan semakin berkualitasnya mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi. | Sama (ada seleksi dalam recruitment mahasiswa) | |
| Perguruan Tinggi diharapkan bisa melahirkan tenaga-tenaga yang berkualitas dan bisa bersaing secara universal. | Sama | |
| Kebijakan pendidikan multy misi: Politik, social, ekonomi, budaya, dan kemartabatan bangsa (daya saing bangsa). | Sama | |
| 4. Reistraints and Innovation | Dengan mendesentralisasikan kebijakan pendidikan, banyak permasalahan yang sanggup dipecahkan lebih cepat dan lebih detail dg hasil yang sesuai dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. | Sama |
| Keterlibatan public diberi akses sangat besar dalam turut serta mendisain, memonitor dan mengevaluasi hasil-hasil implementasi kebijakan pendidikan | Sama. Bahkan dengan kebijakan desentralisasi pendidikan, saluran public dan keterlibatan public cukup diberi peluang lebar, yaitu dengan diadakannya kelembagaan semacam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah |
Gambar 3.3 Tabel Perbandingan Kebijakan Pendidikan di Amerika dan Indonesia
9. Analisis Pemerintahan dan Administrasi Pendidikan di Amerika Serikat dan Indonesia
| No | Masalah | Analisis | Solusi nya | |
| Amerika Serikat | Indonesia | |||
| 1 | Latar belakang | Factor sejarah, Amerika banyak di huni oleh imigran Factor Geografi, mempunyai luas ± 9,4 Juta Km Persegi, Dan mempunyai Kondisi fisik , iklim keadaan tanaman dan fauna yg bervariasi. Faktor Demografi Penduduk pertama Amerika ialah Indian dan keturunan para budak yang kelompok minoritas ( kulit hitam), serta kelompok mayoritas ( kulit putih ) | Factor sejarah, Indonesia banyak di huni oleh penduduk pribumi dan imigran Factor Geografi, mempunyai Kondisi fisik , iklim keadaan tanaman dan fauna yg bervariasi.serta merupakan Negara kepulauan. Faktor Demografi penduduk pertamanya ialah para nelayan dari banyak sekali Negara dengan tujuan untuk berdagang. | Dari ketiga factor disamping sama – sama mempunyai dampak terhadap pendidikan seorang pendidik harus bisa beradaptasi dengan ketiga factor tersebut. |
| 2 | Politik | Karektiristik utama sistim pendidikan di Amerika Serikat ialah sangat menonjolnya desentralisasi. Pemerintah federal, Negara Bagian dan Pemerintah daerah mempunyai aturan dan tanggung jawab Administratif masing – masing yang sangat jelas. | Karektiristik utama sistim pendidikan di Indonesia ialah sangat menonjolnya ikut campur pemerintah pusat, daerah dan masyarakat lantaran prihal pendidikan di atur dalam konstitusi. | Memang ikut campur pemerintah dalm pendidikan sangat di pelukan namun kondisi mutu pendidikan masing – masing daerah berbeda jadi untuk pembuatan kebijakan harp di sesuaikan. |
| 3 | Struktur | a) TK + SD “Grade” 1-8 + 4 Th SLTA. b) TK + SD “Grade” 1-6 +3 Th SLTP + 3 Th SLTA. c) TK + SD “Grade” 1-4/5 + 4 Th SLTP + 4 Th SLTA Pada level perguuan tinggi terdapat 3 pola : Pendidikan tinggi 2 tahun, Pendidikan tinggi 4 tahun, dan Universitas terdiri dari banyak sekali fakultas | TK + SD “Grade” 1-6 +3 Th SLTP + 3 Th SLTA. Pada level perguuan tinggi terdapat 3 pola : Pendidikan tinggi 2 tahun, Pendidikan tinggi 4 tahun, dan Universitas terdiri dari banyak sekali fakultas | Dengan adanya pola yang sama antara daerah satu dengan yang lainya seorang peserta didik sanggup menamatkan pendidikan sesuai dengan umurnya |
| 4 | Menejemen pendidikan | pendidikan itu sudah usang menjadi tanggung jawab pemerintah Negara cuilan dan masyarakat setempat lantaran prihal pendidikan tidak tertuang dalam konsitusi Amerika. | pendidikan itu sudah usang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat lantaran hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45 Alenia 2 “mencerdaskan kehidupan bangsa” | Pendidikan ialah tanggung jawab kita bersama jadi bukan hanya pemerintah pusat, atau daerah namun kita semua . |
| 5 | Kebijakan pendidikan | a. Menghilangkan sistim sekolah yang memisah –misahkan sekolah berdasarkan ras ( kelompok minoritas dan mayoritas ). b. Menyamakan alokasi pendanaan sekolah. c. Menyediakan saluran pendidikan bagi anak –anak dari keluarga miskin dan penyandang cacat. b. Berupaya memenuhi tuntutan ataspendidikan yang berkwalitas dan akuntabilitas sekolah. | Penerapan UUSPN merupakan upaya mencerdaskan bangsa, meningkatkan kwalitas pendidikan sebagai perjuangan mewujudkan masyarakat adil dan makmur, meningkatkan dan menyempurnakan pendidikan nasional, penyesuaian sistim pendidikan nasonal dan memantapkan ketahanan serta memajukan budaya nasional yang berwaskan “Bhineka tunggal ika” | Kita jangan hanya terpaku dengan adanya sebuah peraturan lantaran masalah pendidikan ialah sesuatu harus kita tangani secara cepat jadi perlunya sebuah kesadaran diri akan pentingnya pendidikan |
| 6 | Pendanaan | Sumber keuangan pendidikan. Khususnya pendidikan dasar dan menengah pemerintah teutama berasal dari daerah kabupaten dan sumber – sumber local lainnya, yang sebagian besar dari pajak bumi dan pajak – pajak Negara bagian | Sumber keuangan pendidikan. Pada umumnya diatur oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat setempat yang berasal dari pajak penghasilan Negara. | Masalah pendanaan itu ialah tanggung jawab kita bersama lantaran pendidikan itu bertujuan untuk mendewasakan insan |
| 7 | Kurikulum | pendidikan di amerika serikat sangat dipengaruhi oleh agama dan terfokus pada ketrampilan dasar tulis baca, pada kurun ke 19 muncul tuntutan untuk mengubah kurikulum dan metode mengajar dengan mengarahkan perhatian kepada kebutuhan – kebutuhan murid | pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh bangsa – bangsa lain lantaran Indonesia ialah Negara terjajah namun pada dasarnya pendidikan terfokus pada ketrampilan dasar tulis baca dan pada masa reformasi barulah muncul tuntutan untuk mengubah kurikulum dan metode mengajar dengan mengarahkan perhatian kepada setiap individu. | Namun walau sebuah kurikulum itu sangat dipengaruhi oleh bangsa lain namun tetap pertahankan ciri dan khasnya suatu bangsa. |
| 8 | Isu – informasi dan reformasi pendidikan | Pada tahun 1990, Presiden amerika, George H. B. Bush, beserta seluruh gubernur Negara cuilan jadinya menyetujui suatu reformasi pendidikan berupa enam tujuan nasional pendidikan amerika | Pada masa reformasi tahun 1975 terbitlah SKB tiga mentri yang menandai awal perkembangan reformasi pendidikan di Indonesia yang isinya menyeragamkan dan menyamakan pendidikan dan pad tahun 1984 keluarlah SKB tindak lanjut tetang pembakuan kurikulum pendidikan | Reformasi pendidikan memang diakui sangat diharapkan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat modern namun perlu adnya dasar yang menciptakan supaya kurikulum tersebut tidak bertentangan dengan yang lain. |
| 9 | tujuan pendidikan | Untuk mencapai kesatuan dalam kebinekaan., Untuk mengembangkan cita – cita dan praktek Demokrasi. Untuk membantu pengembangan individu. Untuk memperbaiki kondisi social masyarakat. Dan Untuk mempercepat kemajuan Nasional. | Menurut Undang-Undang Dasar 45 : Mencerdaskan kehidupan bangsa. Arah kebijakan berdasarkan GBHN : mengupayakan ekspansi dan pemerataan pendidikan, meningkatkan kemampuan akademik dan professional, melaksanakan pembaharuan sistim pendidikan termasuk kurikulum, memberdayakan pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah, meperdayakan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan menejemen,meningkatkan kualitas forum pendidikan, mengembang kwalitas SDM sedini mungkin, terrah, terpadu dan menyeluruh. | Pada dasarnya semua Negara tujuan pendidikan nya sama namun dalam sistim dan metode yang berbeda tapi perlu upaya upaya yang keras untuk mencapai tujuan tersebut. |
| 11 | metodologi pengajaran | inovasi - penemuan gres ibarat perlunya kurikulum terintegrasi, metode mengajar yang berpusat pada murid dan sekolah alternative. Dan mengajarkan nilai – nilai budaya amerika dan bahasanya serta mempersiapkan generasi muda untuk biasa hidup lebih produktif dalam era gres industri dan msyarakat modern | Perlunya reformasi gres ibarat perlunya kurik ulum terpusat metode mengajar yang berpusat pada murid dan sekolah alternative yang mengajarkan nila – nilai budaya Indonesia dan bahasa nasional dan mempersiapkan perjaka yang bisa bersaing di dunia modern. | Reformasi gres memang sangat di perlukan dan bermacam - macam metode namun nilai – nilai budaya jangan hingga di lupakan lantaran adanya unsure modernitas. |
Gambar 3.4 Tabel Analisis
BAB IV
SIMPULAN DAN SARAN
A. SIMPULAN
Pemerintahan Amerika Serikat mempunyai empat level yaitu pemerintahan lokal, intermediate, negara cuilan dan Federal. Amerika Serikat tidak mempunyai sistem pendidikan nasional yang terpusat ibarat di Britania Raya, Prancis atau Jepang. Amerika Serikat mempunyai 250 sistem pendidikan Negara cuilan yang berbeda, konstitusi AS pada Amendemen ke-10 menyatakan pemerintahan Federal tidak boleh menjalankan kekuasaan apapun yang tidak didelegasikan kepada Pemerintah Federal oleh negara bagian. Amandemen menjadi dasar desentralisasi sekolah negeri..
Secara keseluruhan, dewan sekolah Amerika Serikat mempunyai tanggung jawab anggaran sebesar US $526 miliar per tahun dan mempekerjakan lebih dari enam juta guru, administrator, dan staf pendukung (seperti pembimbing, pustakawan, dan perawat). Mereka merupakan pengusaha nasional terbesar. Anggota dewan sekolah akan menghabiskan lebih dari dua puluh jam per ahad untuk bisnis dewan sekolah. Anggota dewan harus adil dan sadar aturan ketika berhadapan dengan siswa, guru, administrator, orang tua, dan warga masyarakat lainnya.
Kekuasaan dan tanggung jawab dewan sekolah secara umum sanggup diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Kebijakan (policy)
2. Susunan kepegawaian (staffing)
3. Relasi pegawai (employee relations)
4. Anggaran (fiscal matter)
5. Siswa (students)
6. Kurikulum dan asesmen (curriculum and assessment)
7. Hubungan masyarakat (community relation)
8. Ketentuan Antarpemerintahan (intergovernmental requirements).
| |
| 37 |
Staf kantor pusat bertugas membantu pengawas sekolah. di Amerika Serikat mempunyai banyak tingkatan dalam hirarki staf: deputi pengawas, pengawas asosiasi, ajudan pengawas, direksi, kepala departemen, koordinator dan pengawas, masing-masing mempunyai kiprah yang berbeda untuk saling mendukung dalam keterlaksanaan suatu system.
Sebagian besar sekolah mempunyai petugas manajemen tunggal, yaitu kepala sekolah yang bertanggung jawab untuk operasional sekolah. Biasanya aspek yang paling penting dari pekerjaan sebagai kepala sekolah ialah kiprahnya sebagai manajer, yang berurusan dengan operasi sehari-hari sekolah, rapat, dokumen, panggilan telepon, dan kiprah sehari-hari.
Banyak jadwal manajemen berbasis sekolah tidak hanya sekedar melibatkan kolaborasi antara guru dan siswa, tapi juga melibatkan kiprah penting dari orang bau tanah dan masyarakat lainnya. Keterlibatan masyarakat sanggup dikategorikan dalam kelompok besar, yaitu partisipasi masyarakat, kontrol masyarakat dan pendidikan masyarakat. Adapun klarifikasi mengenai ketiga hal tersebut ialah sebagai berikut: Partisipasi Masyarakat,kontrol Masyarakat, Pendidikan Masyarakat
Konsolidasi terjadi ketika beberapa distrik sekolah yang kecil bergabung untuk membentuk satu atau dua sekolah distrik yang lebih besar. Setiap negara cuilan mempunyai tanggung jawab secara aturan untuk mendukung dan mempertahankan sekolah negeri berdasarkan batasan-batasan yang ada. Adapun tanggung jawab negara cuilan ialah sebagai berikut:
§ Memberlakukan undang-undang
§ Membedakan pajak sekolah negara cuilan dan tunjangan keuangan untuk distrik sekolah lokal
§ Menetapkan standar minimum untuk training dan perekturat personil
§ Menyediakan petunjuk kurikulum (beberapa negara cuilan menciptakan dalam bentuk textbook)
§ Menetapkan ketentuan-ketentuan asesmen
§ Membuat ketentuan untuk legalisasi sekolah
§ Memberikan layanan Istimewa ibarat transportasi dan buku teks siswa secara gratis
Gubernur bertugas menciptakan anggaran biaya pendidikan, merekomendasikan ke tubuh legislative, melakukan penunjukkan atau pemberhentian personil sekolah di tingkat Negara bagian, dan bahkan di beberapa negara cuilan ditiadakan pengawas sekolah lokal. Tapi kekuasaan ini juga dibatasi dengan adanya persetujuan dari tubuh legislative.
Dewan pendidikan negara bagian merupakan forum pndidikan yang paling besar lengan berkuasa dan paling penting. Tugas dan fungsi dewan pendidikan negara cuilan bermacam-macam, tetapi sebagian besar ialah untuk mengembangkan aturan untuk mengimplementasikan undang-undang pendidikan yang telah ditetapkan oleh tubuh legislatif.
Peran pemerintah federal terbagi ke dalam 4 bagian; (1) tubuh federal yang mengembangkan kebijakan dan jadwal pendidikan; (2) tren yang telah bergeser mengenai keputusan pendidikan antara pemerintah federal dan negara cuilan bagian; (3) dana federal untuk pendidikan; (4) keputusan mahkamah agung ihwal pendidikan. Pada cuilan ini, kita fokus pada dua cuilan pertama.
Seiring berjalannya waktu, dinas pendidikan diasumsikan bertanggung jawab terhadap (1) pemberian dana hibah dan melaksanakan kontrak dengan departemen pendidikan negara bagian, sekolah distrik, perguruan tinggi dan universitas; (2) melaksanakan penemuan dan penelitian dalam pendidikan; dan (3) menyediakan kepemimpinan, konsultasi dan layanan clearing-house yang berkaitan dengan pendidikan.
Pada tahun 1979, sehabis banyaknnya debat dan kontroversi kongres, Dinas Pendidikan diubah menjadi Departemen Pendidikan dan dikenal istilah Sekretaris Pendidikan yang status tingkat kabinetnya penuh. Departemen ini secara resmi dibuka pada tahun 1980.
Negara Amerika Serikat merupakan penduduk nomor tiga terbanyak di dunia yaitu berjumlah kira-kira 275 juta jiwa dan terdiri dari 50 negara bagian. Karakteristik utama sistem pendidikan di Amerika Serikat ialah sangat menonjolnya desentralisasi. Pemerintah federal amerika serikat tidak punya mandat untuk mengontrol atau mengadakan pendidikan untuk masyarakat. Adapun ketentuan dan aturan pemerintah federal mengenai kelompok-kelompok minoritas rasial dan orang-orang cacat. Pemerintah juga mendukung penelitian pendidikan. Tetapi Amerika Serikat tidak mempunyai sistem pendidikan yang berpusat. Namun demikian, tidak berarti bahwa pemerintah federal tidak mengatakan arah dan imbas terhadap masalah pendidikan pemerintah federal juga ikut menghilangkan sistem sekolah yang memisahkan sekolah berdasarkan ras, khususnya antara orang kulit hitan dan kulit putih.
Setiap negara cuilan menyediakan pendidikan secara gratis selama 12 tahun mulai dari taman kanak-kanak hingga pada jenjang berikutnya. Dalam sistem pendidikan di Amerika Serikat terdapat beberapa pola pendidikan yaitu :
1. Primary. Umur sekitar 6 tahun berguru di sana selama 5 atau 6 tahun.
2. Secondary School: Terdiri dari 3 tahun di "middle school" atau "junior high school" dan 3 atau 4 tahun di "senior high school" (lebih sering disebut "high school" saja). Orang AS menyebut kelas tingkat dalam 12 tahun pertama sekolah ini dengan istilah "grade".
3. Higher Education. Pendidikan di college atau university dikenal sebagai pendidikan tinggi ("higher education").. Pendidikan di college atau university yang mengatakan gelar Bachelor dikenal sebagai pendidikan "undergraduate". Pendidikan lanjutannya disebut pendidikan "graduate" atau "post-graduate". Pendidikan lanjutan atau pendidikan graduate meliputi hukum, medical, MBA, dan Ph.D. (doktor).
Pada tingkat pendidikan tinggi, struktur dan jenis/ jenjang pendidikan intinya dikelompokkan dalam tiga bentuk baik pendidikan tinggi negeri maupun swasta yaitu :
1. Pendidikan tinggi 2 tahun yang lazim disebut junior community atau technical college memberikan sertifikat dan adakala mengatakan gelar Associate of Arts (AA)
2. Pendidikan tinggi 4 tahun yang menyediakan pendidikan strata 1 (S-1) disamping pendidikan profesional (program diploma) level ini lazim disebut undergraduate tamatan jadwal S-1 diberi gelar Bachelor of Arts (BA) atau Bachelor of Science (BS) universitas yang biasanya terdiri dari banyak sekali fakultas yang menyediakan program-program diploma, S-1, pascasarjana S-2 (master) dan kebanyakan menyediakan jadwal doktor S-3. Para lulusan jadwal s-2 diberi gelar Master of Arts (MA) atau Master of Science (MS). Lulusan program Doctor (S-3) diberi gelar Doctor of Philosphy (Ph.d) atau Doctor of Education (Ed.D) dalam bidang-bidang tertentu ibarat kedokteran, hukum, teologi, bisnis. Pada level S-3 tersedia program-program spesialis.
Sumber keuangan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah berasal dari daerah kabupaten dan sumber-sumber lokal lainnya yang sebagian besar berasal dari pajak negara bagian. Kebiasaan otonomi yang sudah usang dan kuat serta keadaan masyarakat sangat mensugesti bentuk kurikulum serta cara mengajar di Amerika Serikat. Disini tidak ada kurikulum nasional yang resmi. Bagian pendidikan negara cuilan menggariskan kurikulum dengan tingkat variasi yang cukup besardan memberi peluang pada daerah setempat.
B. SARAN
Berdasarkan hasil kiprah laporan book yang berjudul “Governing and Administering Public education (Pemerintahan dan Administrasi sekolah negeri) kami menyarankan untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan dicari alternative solusi seputar isu-isu di Amerika Serikat dalam aspek yang lainnya dan menjadikan perbandingan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan manajemen pendidikan umum di Indonesia.
DAFTAR REFERENSI
Ornstein, Levine; (2008);Tenth edition Foundations of Education chapter seven ;Houghton Mifflin Company Boston New York
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia; Nomor 17 tahun 2010; Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
aciknadzirah.blogspot.com/search?q=29/pendidikan-di-amerika-serikat/">http://srirahmadhena.wordpress.com/2010/09/29/pendidikan-di-amerika-serikat/
aciknadzirah.blogspot.com/search?q=29/pendidikan-di-amerika-serikat/">http://srirahmadhena.wordpress.com/2010/09/29/pendidikan-di-amerika-serikat/
| |
| 41 |