Otonomi tempat yaitu hak, wewenang, dan kewajiban tempat otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi tempat berasal dari kata "otonomi" dan "daerah". Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos mempunyai arti "sendiri" dan namos mempunyai arti "undang-undang" atau "aturan", sehingga sanggup diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan tempat ialah kesatuan masyarakat aturan yang mempunyai batas-batas wilayah. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian otonomi daerah, anda sanggup membacanya di artikel berikut : 12 Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli (Lengkap)
Di Indonesia, Pelaksanaan Otonomi Daerah mempunyai dasar aturan yang terang sesuai peraturan yang berlaku. Dasar aturan tersebut antara lain UUD 1945 pasal 18 ayat 1-7, pasal 18a ayat 1-2, pasal 18b ayat 1-2, ketetapan MPR RI tahun 1998 dan 2004 serta Undang-Undang no 32 dan 33 tahun 2004 serta Undang-Undang 23 tahun 2014 yang terbaru.
Otonomi tempat dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah tentunya bukan tanpa lantaran dan tujuan. Salah satu lantaran dibentuknya otonomi tempat yaitu kesadaran pemerintah bahwa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku dan budaya yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Oleh lantaran itu, pemerintah memutuskan berlakunya otonomi tempat salah satunya dalam rangka untuk menjaga kemajemukan bangsa Indonesia.
Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas lebih dalam wacana Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang ada di Indonesia. Adapun tujuan pelaksanaan otonomi tempat di Indonesia yaitu sebagai berikut:
10 Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia
1. Peningkatan Pelayanan Bagi Masyarakat.
Tujuan yang pertama dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia yaitu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat kearah yang lebih baik. Pelayanan ini meliputi diseluruh bidang, seperti: keamanan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Dengan ini, diharap masyarakat di tempat sanggup mencicipi pribadi manfaat dari pelaksanaan otonomi daerah.
2. Memaksimalkan Peran DPRD.
Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lebih dimaksimalkan saat otonomi tempat diberlakukan. DPRD mempunyai peranan yang sangat penting demi membuat kebijakan yang mencerminkan karakteristik tempat setempat. Tugas dan fungsi DPRD tidak sanggup lepas dari sistem pemerintahan tempat saat pemerintah tempat menginginkan sebuah kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat. Keberadaan DPRD pada suatu tempat juga sanggup menjadi media mediator aspirasi rakyat kepada pemerintah pusat. Jika dulu penyampaian aspirasi masyarakat disampaikan secara pribadi ke pemerintah pusat, maka dengan adanya DRPD pada otonomi daerah, aspirasi masyarakat tempat akan ditampung oleh DPRD dan diteruskan ke pemerintah pusat.
 |
| 10 Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia |
3. Meningkatkan Peran Masyarakat.
Otonomi tempat memungkinkan terciptanya peningkatan kiprah masyarakat dalam memajukan tempat setempat. Pemerintah tempat menjadi lebih leluasa dan tidak harus menunggu persetujuan atau instruksi pemerintah sentra untuk memberdayakan masyarakat guna memajukan daerahnya. Dengan Otonomi Daerah pemerintah tempat juga menjadi lebih fleksibel dalam memilih sebuah kebijakan lantaran kebijakan yang ditetapkan memerlukan partisipasi dari masyarakat biar kebijakan tersebut sempurna guna. Peningkatan peranan masyarakat juga diperuntukkan untuk memantapkan norma-norma dalam masyarakat yang menjadi ciri khas tempat tersebut.
Baca Juga : Otonomi Daerah (Lengkap Pengertian, Dasar Hukum, Pelaksanaan, Tujuan dan Manfaat)
Baca Juga : Otonomi Daerah (Lengkap Pengertian, Dasar Hukum, Pelaksanaan, Tujuan dan Manfaat)
4. Menumbuhkan Kreativitas dan Karakteristik Daerah.
Kebebasan yang diberikan pemerintah sentra kepada pemerintah tempat untuk mengelola wilayahnya sendiri-sendiri yaitu sebuah kesempatan untuk memunculkan karakteristik wilayahnya sendiri-sendiri. Karakteristik suatu tempat seringkali terlihat dari keberadaan sektor-sektor perekonomian yang ada. Biasanya untuk memunculkan kekhasan daerahnya, pemerintah dan masyarakat setempat memakai kreativitas mereka untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa yang tidak dimiliki oleh tempat lain. Tumbuhnya karakteristik tempat sebagai efek dari otonomi tempat yaitu salah satu penyebab terciptanya masyarakat yang multikultur dan majemuk.
5. Meningkatkan Daya Saing Daerah.
Dengan otonomi tempat setiap tempat diberi kesempatan untuk meningkatkan potensinya dan bersaing dengan tempat lainnya. Dengan adanya semangat persaingan tersebut, maka setiap daerah-daerah di Indonesia akan berpacu untuk semakin menyebarkan diri menjadi lebih baik lagi. Namun, tetap dalam bingkai "Bhineka Tunggal Ika".
6. Pemberdayaan Masyarakat.
Upaya pemberdayaan masyarakat perlu mengikutsertakan semua potensi yang ada pada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di tempat sanggup dilakukan melalui perjuangan kecil di tempat yang melibatkan 5 pemain drama penting yang sangat besar peranannya dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu: pengusaha daerah, investor, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, dan masyarakat itu sendiri.
7. Menjalin Hubungan Daerah Dengan Pemerintah Pusat.
Berjalannya otonomi tempat memungkinan adanya komunikasi yang intens diantara pemerintah tempat dan pemerintah pusat. Komunikasi yang dijalin oleh pemerintah tempat dengan sentra yaitu jembatan untuk berdiskusi mengenai kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di tempat tertentu. Hubungan komunikasi antara pemerintah tempat dan sentra sanggup meminimalisir munculnya kebijakan tempat yang berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat. Melalui relasi yang terbangun diantara pemerintah tempat dengan pusat, penetapan dan pelaksanaan kebijakan tempat sanggup terkontrol dengan baik oleh pemerintah pusat.
8. Pemerataan Wilayah.
Maksud dari pemerataan wilayah tidak lain yaitu biar tidak ada lagi tempat yang merasa kurang beruntung dari tempat lainnya. Hal ini sanggup dilakukan dengan cara pelaksanaan aktivitas pembangunan biar tidak terpusat di tempat tertentu saja. Program otonomi tempat memungkinkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok-pelosok daerah. Dengan meratanya pembangunan, penduduk tidak lagi berebut tiba dan memadati tempat tertentu saja.
Baca Juga : Pengertian, Hubungan dan Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
Baca Juga : Pengertian, Hubungan dan Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
9. Terwujudnya Keadilan Nasional.
Pelaksanaan otonomi tempat ditujukan untuk membuat keadilan nasional ditingkat daerah. Oleh karema itu semua kebijakan yang akan dirumuskan terkait relasi pemerintah tempat dan pusat, terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan umum, keuangan dan lain sebagainya, harus memperhatikan keadilan dan keselarasan, sehingga tidak ada tempat yang dirugikan lantaran kebijakan yang salah dalam menata relasi pemerintah tempat dan pusat.
10. Pengembangan Demokrasi.
Otonomi tempat bertujuan untuk menyebarkan kehidupan demokrasi masyarakat. Pengembangan ini dilaksanakan dengan cara mendorong partisipasi aktif masyarakat pada proses politik yang berlangsung di daerah, menyerupai penyaluran aspirasi di DPRD, Pilkada dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik.
Sekian artikel mengenai 10 Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, Lengkap Penjelasan. semoga artikel ini sanggup bermanfaat bagi sahabat baik untuk mengerjakan kiprah maupun untuk sekedar menambah wawasan wacana otonomi daerah, tujuan otonomi daerah, sebutkan tujuan otonomi daerah, pelaksanaan otonomi tempat dan manfaat otonomi daerah. Terimakasih atas kunjungannya.
10 Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, Lengkap Penjelasan
MARKIJAR : MARi KIta belaJAR