√ Pembangunan Nasional Masa Orde Lama, Orde Gres Dan Masa Reformasi

Pembangunan Indonesia merupakan serangkaian aktivitas masyarakat, bangsa dan negara untuk sanggup melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tertuang dalam undang undang dasar 1945. Pembangunan nasional dilakukan secara terencana, tersusun dan terperinci untuk meningkatkan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih maju sebagai mana layak nya negara lain yang sudah sejahtera.

Pembangunan nasional dimulai dari, oleh, dan untuk rakyat, dan dilaksanakan dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik serta pertahanan. Pembangunan nasional pada hakikatnya memerlukan keselarasan antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat merupakan pemain film utama dalam pembangunan sedangkan pemerintah mempunyai kewajiban untuk membimbing dan mengarahkan, serta membuat suasana yang aman bagi warganya. Pembangunan nasioanal sejatinya telah dilakukan semenjak zaman Orde Lama, Orde Baru hingga periode Reforasi untuk terus mendorong kesejahteraan dan kemajuan bangsa kelevel yang lebih baik.

Pada kesempatan kali ini kita akan menjabarkan secara terang pembangunan nasional yang telah berlangsung pada periode orde lama, orde gres dan periode reformasi. Berikut klarifikasi lengkapnya.

Pembangunan Nasional pada Era Orde Lama

Era Orde usang dimulai dari tahun 1959 - 1967 yang dipimpin oleh presiden soekarno. pembangunan pada periode ini di gagas oleh MPR Sementara (MPRS) yang tetapkan tiga ketetapan yang dijadikan dasar perencanaan nasional

1. Pertama : TAP MPRS No.I/MPRS/1960 yang berisi mengenai Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara
2. Kedua : TAP MPRS No.II/MPRS/1960 yang berisi mengenai Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969
3. Ketiga : TAP MPRS No.IV/MPRS/1963 yang berisi mengenai Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan

Dengan dasar diatas membuka babak gres untuk membuka peluang dalam pembangunan indonesia dalam memciptakan suasana indonesia yang lebih kondusif, aman, hening dan sejahtera.

Proses rekontruksi dan rehabilitasi yang telah diamanatkan MPRS mempunyai tujuan utama dalam hal perubahan perekonomian untuk pembangunan nasional yang telah mengalami penurunan drastis yang berakibat pada kemiskinan dan kerugian sesudah masa penjajahan oleh bangsa belanda.

Selanjutnya pada tahun 1947 perencanaan pembangunan diindonesia diawali dengan lahirnya "Panitia Pemikir Siasat Ekonomi" perencanaan ini masih tertuju dalam bidang ekonomi mengingat sangat pentingnya penanganan yang sangat serius perihal kondisi ekonomi negara. tanpa perencanaan tersebut tujuan utama untuk merubah ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional tidak sanggup terwujud dengan sendirinya apalagi tidak didukung dengan UU yang berlaku pada dikala itu.

Pada tahun 1960 - 1965 proses pembangunan mulai menemukan titik permasalahan dengan kondisi politik yang carut marut sehingga menimbulkan perhatian pemerintah tidak maksimal lagi pada perekonomian indonesia khususnya dalam memperbaiki tingkat ekonomi massyarakat. pada masa itu pemerintah indonesia mengalami titik terendah dalam perekonomian. persediaan materi pangan sangat menipis sementara pemerintah tidak sanggup mengimpor beras serta kebutuhan pokok yang lain sehingga menimbulkan harga barang naik drastis hingga 650 persen pada th 1966. keadaan ini terus berlangsung hingga pembangunan mengalami keterpurukan dan hingga kesannya muncul gerakan G-30-S/PKI dan berakhir dengan lengsernya presiden soekarno pada masa itu.

Pembangunan Nasional pada Era Orde Baru

Pergantian Masa dari orde usang ke orde gres ditandai dengan bencana G-30-S/PKI pada tanggal 1 maret 1966. dikala itu Presiden Soekarno dituntut semoga mau menandatangani sebuah surat yang kemudian disebut "SUPERSEMAR", dimana inti dari surat tersebut yakni presiden soekarno memerintahkan Jenderal Soeharto untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan untuk keberlangsungan negara dan melindungi soekarno sebagai presiden dikala itu. Surat yang disebut dengan supersemar itu kemudian diartikan sebagai media kontribusi wewenang terhadap Soeharto secara penuh.

Selanjutnya sesudah tampuk kepemimpinan berada ditangan soeharto atau juga dikenal periode orde baru, soeharto melaksanakan upaya upaya rekontruksi terutama dalam bidang politik, sebab berdasarkan ia tanpa adanya rekontruksi politik negara ini tidak akan sanggup melaksanakan pembangunan. pada masa orde gres ini pembangunan nasional terus berlangsung semoga sanggup meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuat banyak lapangan kerja. hal ini terbukti dengan pendapatan perkapita yang meningkat dibandingan pada masa orde lama.

Untuk mendukung pembangunan banyak sekali agenda dan renacana pembangunan pun digalakkan, berikut beberapa planning pembangunan pada masa orde baru:

1. Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun 1961-1969, hasil kerja DEPERNAS
2. REPELITA yaitu Rencana Pembangunan Lima Tahun, dari REPELITA I hingga dengan VII

Meski menuai bermacam-macam sukses, pembangunan yang ada pada masa orde gres juga mempunyai beberapa kelemahan. Adapun beberapa kelemahan pembangunan pada masa orde gres yakni sebagai berikut:

1. Banyak industri yang materi dasarnya dari luar negeri sehingga tidak mempunyai daya jual tinggi sebab terlalu mahal hingga menimbulkan bengkrutnya indusrti tersebut.
2. Mengandalkan utang luar negeri untuk membiayai pembangunan dan menutup defisit anggaran.
3. Akumulasi bunga utang luar negeri yang terus berkembang dan memberatkan pemerintah.
4. Banyak muncul lembaga-lembaga keuangan yang berpengaruh basis dananya dan merugiakan Bank Indonesia.
5. Pembangunan yang kurang merata sehingga timbul kesenjangan antara kawasan satu dengan kawasan lain.

Awalnya pembangunan yang ada pada pemerintahan orde gres menuai bermacam-macam kebanggaan hingga kesannya krisi moneter menjadi penyebab runtuhnya masa pemerintahan orde gres pada tahun 1997. semenjak tahun itu kondisi ekonomi indonesia semakin terpuruk, krisis yang terjadi di dunia dan diperparah dengan adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau yang lebih dikenal dengan istilah KKN membuat ekonomi indonesia benar-benar hancur. sehingga timbul kesenjangan dan kemiskinan yang memicu pada kerusuhan masyarakat. kesannya munculah gerakan demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. mereka menuntut semoga pemerintah segera melaksanakan perbaikan. kemudian pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar besaran yang berakibat meninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti.

Pada awal bulan Maret 1998 melalui Sidang Umum MPR, Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia, serta melaksanakan peresmian Kabinet Pembangunan VII. Namun pada dikala itu kondisi ekonomi tidak kunjung membaik. Perekonomian mengalami kemerosotan dan masalah sosial semakin menumpuk. Kondisi dan siutasi menyerupai ini mengundang keprihatinan rakyat.

Kerusuhan Mei 1998 - Pendemo aben perabot kantor di jalanan

Memasuki bulan Mei 1998, para mahasiswa dari banyak sekali kawasan mulai bergerak menggelar demostrasi dan agresi keprihatinan yang menuntut turunya Soeharto dari bangku kepresidenannya. Pada tanggal 12 Mei 1998 dalam agresi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti, terjadi bentrokan dengan pegawanegeri keamanan yang menimbulkan tertembaknya empat mahasiswa hingga tewas. Pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa dari banyak sekali sekolah tinggi tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki Gedung DPR/MPR. Pada tanggal itu pula di Yogyakarta terjadi bencana bersejarah. Kurang lebih sejuta umat insan berkumpul di alun-alun utara kraton Yogyakarta untuk mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Bowono X dan Sri Paku Alam VII. Inti isi dari maklumat itu yakni menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk dimintai pertimbangannya membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto, namun mengalami kegagalan. Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 WIB bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharti meletakkan jabatannya sebagai presiden di hadapan ketua dan beberapa anggota dari Mahkamah Agung. Presiden menunjuk Wapres B.J. Habibie untuk menggantikannya menjadi presiden, serta pelantikannya dilakukan didepan Ketua Mahkamah Agung dan para anggotanya. Maka semenjak dikala itu, Presiden Republik Indonesia dijabat oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang ke-3.

Pembangunan Nasional pada Era Reformasi

Era Reformasi dimulai dengan naiknya Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada periode reformasi ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang menerima perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga beberapa kebijakan yang sudah dilaksanakan selama 32 tahun, terpaksa menerima perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan.

Pemerintahan presiden Habibie yang mengawali masa reformasi belum mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan hanya difokuskan untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan.

Baca Juga : 4 Sistem Ekonomi Yang Pernah Dianut oleh Indonesia, Lengkap Pejelasan

Setelah Habibie, tampuk kepemimpinan pun berganti ke presiden Abdurrahman Wahid, pada masa ini belum ada tindakan yang cukup signifikan untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada banyak sekali problem ekonomi yang diwariskan orde gres harus diselesaikan, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pengendalian inflasi, kinerja BUMN, pemulihan ekonomi, dan mempertahankan kurs rupiah.

Selanjutnya sesudah Abdurrahman Wahid lengser, Masa kepemimpinan beralih ke tangan Megawati Soekarnoputri, Beberpa kebijakan pun diambil untuk menangani masalah perekonomian bangsa indonesia. Berikut beberapa kebijakan yang diambil untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi:

1. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi merupakan menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 4,1 %. Akan tetapi kebijakan ini memicu bermacam-macam kontroversi, sebab BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
2. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

Secara garis besar planning dan agenda pembangunan pada periode reformasi disebut dengan PROPENAS (Program Pembangunan Nasional) sebagaimana repelita di periode orde baru. Perbedaan antara REPELITA dan PROPENAS ada pada sifat isinya. PROPENAS lebih bersifat pada program-program fundamental serta mendesak, sedangkan REPELITA lebih rinci persektor dan per departemen.

PROPENAS sendiri merupakan pembagian terstruktur mengenai dari GBHN 1999 adapun PROPENAS dijabarkan dengan REPETA (Rencana Pembangunan Tahunan). Sementara itu, untuk pembagian terstruktur mengenai per departemen dan per PEMDA dibuatlah RESTRA (Rencana dan Strategi) untuk setiap departemen dan PEMDA.

Berikut ini yakni lima agenda prioritas dari PROPENAS berdasarkan UU nomor 25 tahun 2000.

1. Mewujudkan supremasi aturan serta pemerintahan yang baik.
2. Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan.
3. Peningkatan pembangunan daerah
4. Membangun kesejahteraan rakyat serta ketahanan kehidupan budaya dan agama.
5. Mempercepat pemuliah ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan adil.

Sekian artikel mengenai Pembangunan Nasional Masa Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi. semoga artikel ini sanggup bermanfaat bagi teman baik untuk mengerjakan tugas, maupun untuk sekedar menambah wawasan perihal pembangunan nasional pada Era Orde Lama, pembangunan nasional pada Era Orde Baru dan pembangunan nasional pada Era Reformasi. Akhir kata, Terimakasih atas kunjungannya.

Pembangunan Nasional Masa Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi

MARKIJAR : MARi KIta belaJAR

Sumber http://www.markijar.com/